Soal Dividen Danantara, Pengamat: Kemenkeu Wajar Meminta

RRI.CO.ID, Jakarta - Pengamat Kebijakan Publik Yoghi Suprayogi Sugandi menilai permintaan dividen Danantara merupakan hal wajar bagi negara. Menurutnya, Menteri Keuangan perlu memastikan aset negara yang dikelola Danantara memberikan hasil untuk mendukung kepentingan rakyat Indonesia berkelanjutan.

Ia menilai permintaan dividen Danantara merupakan langkah wajar karena dana tersebut berasal dari aset badan usaha milik negara. Ia mengatakan hasil pengelolaan aset BUMN perlu kembali memberi manfaat kepada negara, terutama untuk mendukung kebutuhan anggaran masyarakat.

"Jika saya menjadi Menteri Keuangan, saya akan meminta dividen Danantara atas nama Presiden dan rakyat Indonesia.Dari sisi keuangan negara, permintaan dividen itu wajar karena dana BUMN harus memberikan hasil bagi kepentingan negara," katanya dalam wawancara bersama PRO3 RRI, Selasa, 15 September 2026.

Menurutnya, permintaan tersebut tidak perlu dipandang sebagai persoalan apabila pemerintah mengutamakan kepentingan keuangan negara secara terbuka dan masyarakat. Ia juga menilai penyampaian angka dividen kepada publik perlu mempertimbangkan komunikasi agar tidak menimbulkan persepsi berbeda di masyarakat.

"Permintaan tersebut tidak perlu menjadi persoalan jika pemerintah mengutamakan kepentingan keuangan negara dan menyampaikan kebijakan secara tepat. Sebagai pejabat publik, tampak depan dan belakang perlu dibedakan agar informasi disampaikan sesuai kebutuhan dan konteks masyarakat," ucapnya.

Menurutnya, pejabat publik perlu menyesuaikan cara menyampaikan informasi karena tidak semua pembahasan kebijakan harus dijelaskan secara terbuka publik. Ia menilai gaya komunikasi Purbaya masih dipengaruhi kebiasaannya sebagai peneliti yang terbiasa menyampaikan data secara rinci kepada publik.

"Tidak perlu angka disampaikan sejak awal, karena pejabat publik harus mempertimbangkan konteks ketika menjelaskan kebijakan kepada masyarakat,” ujarnya. Pengelolaan aset negara harus menghasilkan manfaat optimal, tetapi penyampaiannya juga perlu mempertimbangkan komunikasi publik yang tepat," ujarnya.

Ia berharap pengelolaan Danantara tetap diarahkan untuk menghasilkan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat melalui kebijakan yang terukur. Menurutnya, komunikasi antara pemerintah dan lembaga pengelola aset negara juga penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap kebijakan tersebut.

Permintaan dividen, kata dia, sebaiknya ditempatkan sebagai bagian dari upaya memastikan aset negara memberi manfaat lebih luas. Ia menambahkan, transparansi tetap dibutuhkan agar publik memahami arah pengelolaan aset negara serta manfaat yang dihasilkan secara nyata.

Ia menilai komunikasi yang lebih terukur dapat membantu pemerintah menghindari kesalahpahaman mengenai kebijakan dividen Danantara di ruang publik. Ia berharap perdebatan mengenai dividen Danantara dapat diarahkan pada tujuan utama, yakni memperkuat keuangan negara untuk kepentingan masyarakat.