Tiga Petugas Pertanian Gugur di Papua, Sukamta: Negara Harus Hadir Lindungi Warga

RRI.CO.ID, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Fraksi PKS, Sukamta, menyampaikan duka mendalam atas gugurnya tiga pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya. Ketiganya ditembak saat menjalankan tugas di Distrik Muliama, Papua Pegunungan.

Sukamta menilai peristiwa tersebut menunjukkan pentingnya kehadiran negara dalam melindungi masyarakat sipil. Terlebih, para korban tengah menjalankan tugas pelayanan publik dan mendukung pembangunan serta ketahanan pangan di Papua.

“Mereka sedang menjalankan tugas melayani masyarakat. Negara wajib melindungi setiap warga negara, terlebih mereka yang bertugas menghadirkan pembangunan dan ketahanan pangan di Papua,” ujar Sukamta.

Ia meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas penembakan tersebut. Penyelidikan juga harus mengungkap pihak yang merencanakan dan mendukung aksi kekerasan tersebut.

“Jangan berhenti pada siapa yang menarik pelatuk. Ungkap siapa yang merencanakan, memasok senjata, dan memberikan dukungan terhadap aksi kekerasan ini,” katanya.

Sukamta menilai serangan terhadap masyarakat sipil oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) harus menjadi perhatian serius pemerintah. Menurutnya, aksi terhadap warga sipil berpotensi menciptakan rasa takut dan mengganggu pelayanan publik.

“Ketika masyarakat sipil semakin sering dijadikan sasaran, ini menunjukkan bahwa teror dan rasa takut menjadi salah satu cara yang digunakan KKB untuk menunjukkan eksistensinya. Negara tidak boleh membiarkan strategi teror seperti ini berhasil,” ucapnya.

Karena itu, pemerintah diminta memperkuat deteksi dini, kemampuan intelijen, pengamanan wilayah, serta perlindungan masyarakat sipil. Perlindungan tersebut perlu mencakup pekerja di sektor pertanian, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.

“Semakin banyak sasaran sipil, semakin kuat pula kebutuhan untuk meningkatkan deteksi dini dan perlindungan masyarakat. Jangan menunggu korban berikutnya baru bertindak,” ucap Sukamta.

Anggota DPR RI asal DI Yogyakarta itu menegaskan pembangunan dan pelayanan publik di Papua harus tetap berjalan dengan mengutamakan keselamatan masyarakat. Ia mendorong pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat memperkuat kerja sama untuk meningkatkan keamanan dan kesejahteraan warga Papua.

“Negara harus hadir, melindungi warga sipil, dan memastikan Papua tidak menjadi ruang bagi teror dan ketakutan. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas,” katanya.