BGN Prioritaskan MBG di Daerah 3T, Sasar 15 Ribu Sekolah di Maluku dan Papua
- 13 Sep 2026 13:27 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- BGN RI terus menyiapkan, perluasan Program MBG dengan memprioritaskan satuan pendidikan di daerah yang dinilai memiliki kebutuhan paling tinggi.
- Prioritas kami tentu saja adalah sekolah-sekolah atau satuan pendidikan yang berada di wilayah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Serta wilayah-wilayah lain yang angka stuntingnya tinggi dan tinggi sekali
- Maluku dan Papua, kata Sudaryono, menjadi contoh wilayah yang mendapat perhatian dalam rencana perluasan tersebut.
RRI.CO.ID, Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) memprioritaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk sekolah-sekolah di daerah dengan kebutuhan paling tinggi. Fokus diarahkan ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), termasuk daerah dengan prevalensi stunting yang masih tinggi.
Kepala BGN, Sudaryono, mengatakan perluasan program MBG tidak dilakukan sekaligus, tetapi melalui tahapan berdasarkan pemetaan sekolah. Pendekatan tersebut diperlukan agar penambahan penerima tetap sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing wilayah.
“Prioritas kami tentu saja sekolah-sekolah atau satuan pendidikan di wilayah 3T,” ujarnya, MInggu 13 September 2026. “Serta wilayah-wilayah lain yang angka stuntingnya tinggi dan tinggi sekali.”
Menurut Sudaryono, Maluku dan Papua menjadi wilayah yang mendapat perhatian dalam rencana perluasan tersebut. Menurut data BGN, masih ada sekitar 15 ribu sekolah di kedua wilayah itu yang belum memperoleh layanan MBG.
Untuk mengejar pemerataan tersebut, BGN akan membangun SPPG secara bertahap di wilayah yang masuk dalam daftar prioritas. Pembukaan dapur SPPG dilakukan berdasarkan pemetaan kebutuhan dan kesiapan daerah agar operasional program tetap berjalan efektif.
“Kami tidak hanya mengejar peningkatan jumlah penerima, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek keamanan, efisiensi, dan ketepatan sasaran,” ujarnya. “Penambahan SPPG akan disesuaikan dengan kebutuhan riil setiap wilayah dan kemampuan daerah dalam mendukung pelaksanaan program.”
Sudayono menambahkan di sisi lain BGN juga menata satuan pendidikan yang selama ini menjadi penerima MBG. Sebanyak 1.653 satuan pendidikan telah dikeluarkan dari daftar penerima program karena dinilai sudah memiliki kemampuan finansial secara mandiri.
Sekolah-sekolah tersebut merupakan satuan pendidikan bertaraf internasional yang dinilai tidak bergantung pada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya BGN mengarahkan manfaat MBG kepada kelompok dan wilayah yang dinilai lebih membutuhkan.
Dengan skema tersebut, perluasan MBG diharapkan memperkuat pemerataan program hingga ke daerah yang selama ini belum terjangkau. BGN juga menempatkan wilayah dengan persoalan stunting tinggi sebagai salah satu sasaran penting dalam pengembangan program MBG.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....