Hadapi El Nino, Kementerian PU Tangani 2.200 Lokasi Terdampak Kekeringan

  • 09 Sep 2026 21:55 WIB
  •  Pusat Pemberitaan
Poin Utama
  • Kementerian Pekerjaan Umum telah melakukan penanganan darurat kekeringan di 2.200 lokasi terdampak hingga 7 September 2026 akibat El Nino kuat.
  • Upaya penanganan mencakup tiga sektor utama: permukiman, irigasi dan persawahan, serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
  • Penanganan darurat berhasil menyelamatkan 53.052 hektare areal sawah, memenuhi kebutuhan air 857.725 jiwa, dan menangani 283 titik karhutla.

RRI.CO.ID, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus memperkuat penanganan dampak El Nino kuat yang menyebabkan kekeringan di sejumlah wilayah Indonesia. Hingga 7 September 2026, Kementerian PU telah melakukan penanganan darurat kekeringan di 2.200 lokasi terdampak.

Penanganan tersebut mencakup sektor permukiman, irigasi dan persawahan, serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Upaya tersebut berhasil menyelamatkan areal sawah seluas 53.052 hektare, memenuhi kebutuhan air 857.725 jiwa, dan menangani 283 titik karhutla.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan ketersediaan air merupakan kebutuhan mendasar yang harus dijaga, terutama saat sejumlah wilayah menghadapi kekeringan. Ia menyebut, Kementerian PU terus melakukan penanganan dengan menyesuaikan kebutuhan dan kondisi di lapangan.

“Di tengah dunia yang terus berubah dan penuh ketidakpastian, air menjadi fondasi yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan. Karenanya, penanganan kekeringan harus dilakukan secara cepat, dan terukur agar kebutuhan air masyarakat terpenuhi serta produktivitas pertanian tetap terjaga,” kata Menteri Dody dalam keterangan tertulis, Rabu, 9 September 2026.

Sebagai informasi, dari total 2.200 lokasi tersebut, sebanyak 1.760 lokasi telah selesai ditangani. Sementara itu, penanganan masih berlangsung pada 440 lokasi terdampak kekeringan di berbagai daerah.

Pada sektor pertanian, Kementerian PU melakukan berbagai langkah untuk menjaga ketersediaan air bagi lahan persawahan. Penanganan tersebut meliputi pemompaan air sungai menuju sawah di 104 lokasi.

Selain itu, normalisasi saluran irigasi primer dan sekunder juga dilakukan pada 21 lokasi terdampak kekeringan. Kementerian PU juga membangun tiga saluran darurat untuk mendukung distribusi air menuju area persawahan.

Langkah lainnya mencakup pemasangan karung pasir, pengaturan giliran air, optimalisasi saluran, serta pemasangan pipa. Pemasangan pipa tersebut dilakukan pada 112 lokasi untuk membantu menjaga pasokan air selama kekeringan.

Pada sektor permukiman, penanganan dilakukan melalui distribusi air, pembangunan sumur bor, serta berbagai dukungan lainnya. Dari 1.677 lokasi terdampak, sebanyak 1.629 lokasi mendapatkan layanan distribusi air bagi masyarakat.

Selain distribusi air, Kementerian PU membangun sembilan sumur bor dan melakukan penanganan lainnya pada 39 lokasi. Secara keseluruhan, layanan tersebut telah menyediakan 14.109.231 liter air bagi 857.725 jiwa.

Sementara itu, penanganan karhutla dilakukan pada 283 lokasi yang membutuhkan dukungan sumber daya air. Dari jumlah tersebut, 263 lokasi telah selesai ditangani, sedangkan 20 lokasi lainnya masih dalam proses penanganan.

Berdasarkan wilayah, penanganan kekeringan tersebar di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sumatra, Bali-Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Pulau Jawa menjadi wilayah dengan jumlah lokasi penanganan terbanyak, mencapai 1.291 lokasi terdampak.

Selanjutnya, penanganan dilakukan pada 412 lokasi di Kalimantan dan 199 lokasi di Sulawesi. Sementara itu, Sumatra mencatat 124 lokasi, Bali-Nusa Tenggara 99 lokasi, Maluku 50 lokasi, dan Papua 25 lokasi.

Di Pulau Jawa, layanan air telah menjangkau 694.147 jiwa masyarakat terdampak kekeringan. Penanganan sektor pertanian di wilayah tersebut juga membantu menjaga 28.582 hektare lahan persawahan.

Dody menegaskan Kementerian PU akan terus menyesuaikan penanganan berdasarkan kondisi lapangan. Menurutnya, setiap wilayah memiliki kebutuhan berbeda sehingga dukungan harus diberikan sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat.

“Kondisinya tentu berbeda-beda, tapi bagi kami di PU yang penting adalah bisa cepat hadir sesuai kebutuhan di lapangan. Saya sudah minta jajaran untuk siaga dan bergerak, terutama untuk membantu menjaga akses dan layanan dasar masyarakat,” ucapnya.

Kementerian PU juga terus melakukan pemantauan kondisi kekeringan secara berkala melalui sistem pemantauan sumber daya air. Pemantauan diperkuat melalui laporan balai teknis untuk memastikan penanganan tetap sesuai perkembangan kondisi lapangan.

Upaya tersebut diarahkan untuk menjaga ketersediaan air sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Kementerian PU juga terus mengoptimalkan sumber daya air dan infrastruktur pendukung di tengah kondisi iklim yang dinamis.

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....