Kemlu Perkuat Koordinasi dengan Negara Tetangga Atasi Asap Karhutla

RRI.CO.ID, Jakarta - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menegaskan pemerintah Indonesia terus memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan negara-negara tetangga. Guna mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta dampak kabut asap yang meluas hingga kawasan.

Juru Bicara Kemlu RI Vahd Nabyl A. Mulachela mengatakan, Indonesia secara konsisten menggelar pertemuan berkala dengan negara-negara mitra di kawasan. Dalam pertemuan tersebut mereka membahas persoalan kabut asap sekaligus memastikan tindak lanjut penanganannya.

“Pertemuan berkala untuk membahas isu kabut asap dan koordinasi tindak lanjutnya juga terus dilakukan,” kata Nabyl di Jakarta, Rabu 9 September 2026. Menurutnya, Indonesia terus mengoptimalkan kerangka kerja sama ASEAN untuk menangani kabut asap lintas batas.

Mekanisme regional yang mengacu pada ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution juga telah berjalan. Nabyl menegaskan Indonesia mengedepankan kerja sama dengan negara-negara tetangga, terutama dalam menghadapi persoalan lingkungan yang dampaknya melampaui batas negara.

“Indonesia senantiasa mengedepankan kerja sama dengan negara tetangga. Khususnya dalam menghadapi isu lingkungan yang dampaknya merentas batas negara seperti kabut asap, demi menjaga hubungan bilateral tetap baik,” ujarnya.

Selain penanganan karhutla, Indonesia bersama negara-negara di kawasan juga mendorong peningkatan kewaspadaan menghadapi kondisi cuaca kering yang dipengaruhi dinamika iklim.

“Bersama negara-negara di kawasan, Indonesia juga mendorong langkah peningkatan kewaspadaan menghadapi cuaca kering akibat kondisi iklim,” kata Nabyl.

Di dalam negeri, pemerintah terus mengoptimalkan berbagai strategi untuk memadamkan karhutla sekaligus memitigasi dampaknya. Kementerian Kehutanan (Kemenhut) bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merencanakan operasi modifikasi cuaca (OMC) di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Jawa Timur.

OMC di Jawa Timur dilaksanakan pada 3-9 September 2026 menggunakan pesawat CASA A2104. Sementara itu, operasi di Kalimantan Barat berlangsung 5-14 September 2026 dan di Kalimantan Tengah pada 6-14 September 2026.

Untuk operasi di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, pemerintah menggunakan pesawat CASA 212 dengan dukungan logistik dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Upaya tersebut dilakukan untuk membantu mengendalikan kondisi yang mendukung terjadinya karhutla, sekaligus memperkuat langkah penanganan di wilayah yang terdampak.

Dampak karhutla di Indonesia juga dilaporkan dirasakan sejumlah negara di kawasan. Kabut asap disebut telah mencapai wilayah Sabah dan Sarawak di Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, hingga Filipina, termasuk Ibu Kota Manila.

Pemerintah Malaysia pada Sabtu (5/9) sempat menetapkan status darurat akibat kabut asap di seluruh wilayah Serian, Sarawak, yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Namun, status tersebut kemudian dicabut pada Senin (7/9).

Di tengah situasi tersebut, sejumlah negara juga menyatakan dukungan terhadap upaya Indonesia dalam menangani karhutla.

Pemerintah Jepang, misalnya, telah mengerahkan tiga helikopter untuk membantu operasi pemadaman karhutla di Indonesia.

Helikopter tersebut dijadwalkan menjalankan masa tugas pada 12-19 September 2026. Sementara itu, pemerintah Malaysia juga menyatakan kesiapan untuk mengerahkan bantuan ke Indonesia dalam penanganan karhutla.

Namun, bantuan tersebut masih menunggu respons dari pemerintah Indonesia. Koordinasi lintas negara dinilai menjadi bagian penting dalam menangani karhutla dan kabut asap, mengingat dampaknya tidak hanya dirasakan di wilayah tempat kebakaran terjadi, tetapi juga dapat menyebar melintasi batas negara.