Antisipasi Dampak Erupsi, Legislator PKS Minta Ketahanan Pangan Diperkuat

RRI.CO.ID, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS Johan Rosihan meminta pemerintah segera mengantisipasi dampak erupsi terhadap sektor pertanian, peternakan, dan kelautan. Langkah tersebut diperlukan untuk menjaga ketahanan pangan dan pendapatan masyarakat di wilayah terdampak.

Johan menyampaikan hal itu dalam sesi PKS Legislative Report menjelang Rapat Paripurna ke-5 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027. Kegiatan berlangsung di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 8 September 2026.

Johan mengatakan dampak erupsi tidak hanya berkaitan dengan terganggunya penerbangan. Abu vulkanik dalam konsentrasi tertentu juga berpotensi memengaruhi kualitas air, tanaman, dan pakan ternak.

"Saya tidak ingin menyoroti dari sisi penerbangannya," ujar Johan. "Dalam konsentrasi tertentu, abu vulkanik akan berpengaruh kepada kualitas air, tanaman, juga kepada pakan ternak," katanya.

Selain pertanian dan peternakan, Johan menyoroti dampak pembatasan aktivitas melaut di wilayah terdampak erupsi. Kondisi tersebut dinilai dapat menurunkan pendapatan nelayan sehingga dampaknya perlu segera dihitung pemerintah.

"Pembatasan aktivitas melaut di sekitar wilayah yang terkena dampak pasti akan menurunkan pendapatan nelayan kita," kata Johan. "Karena itu, pemerintah perlu segera melakukan pendataan dan menghitung luas lahan serta ternak yang terganggu," ucapnya.

Johan mendorong Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan segera melakukan pendataan dampak erupsi. Data tersebut diperlukan untuk menghitung potensi gangguan produksi dan pasokan pangan serta menentukan langkah mitigasi.

Menurut Johan, pemerintah tidak boleh menunggu hingga masyarakat mengalami kerugian besar sebelum mengambil tindakan. Mitigasi harus dilakukan sejak awal dan dilanjutkan dengan pemulihan setelah bencana.

"Jangan sampai kita hadir di ujung ketika masyarakat mengalami kerugian besar baru kita muncul," tegas Johan. "Negara harus hadir sejak mitigasi bencana sampai nanti pemulihan pascabencana," ujarnya.

Johan menekankan pentingnya kehadiran negara selama seluruh tahapan penanganan bencana. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk melindungi masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan produksi dan ketahanan pangan nasional.

Pemerintah diharapkan segera memetakan wilayah yang terdampak abu vulkanik serta sektor ekonomi yang mengalami gangguan. Hasil pendataan tersebut menjadi dasar pemberian bantuan dan kebijakan pemulihan bagi masyarakat terdampak.