Wamendagri: Humas Pemerintah Harus Mampu Baca Percakapan Publik

RRI.CO.ID, Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya peran humas pemerintah dalam membangun komunikasi dua arah dengan masyarakat. Menurutnya, humas tidak boleh hanya bertugas menyampaikan kebijakan dan informasi, tetapi juga harus mampu membaca percakapan publik untuk menjadi masukan bagi pemerintah.

Hal itu disampaikan Bima dalam Forum Koordinasi Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) di Graha Marinir Panti Perwira, Jakarta Pusat, Selasa 1 September 2026. "Teman-teman humas juga bisa membaca apa yang ada yang diperbincangkan oleh publik sehingga menjadi masukan bagi pemerintah, jadi, dua arah," kata Bima.

Ia menilai pemerintah memiliki jaringan kehumasan yang sangat lengkap. Karena itu, jaringan tersebut harus dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

Menurutnya, fungsi humas pemerintah perlu dikembangkan dari pola komunikasi satu arah menjadi bagian dari proses komunikasi dua arah. Dengan demikian, berbagai isu dan aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat dapat segera diketahui pemerintah.

Informasi tersebut, lanjut Bima, dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan maupun pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pemerintah. "Jadi, bukan hanya menyampaikan, tetapi juga mendengar dan membaca apa yang berkembang di masyarakat," ujarnya.

Selain memperkuat fungsi sebagai penyampai kebijakan, Bima juga mendorong jajaran humas pemerintah untuk lebih aktif mengangkat berbagai hal positif dan inspiratif dari seluruh penjuru Indonesia. "Banyak hal-hal baik tidak saja dalam bentuk kebijakan tetapi juga inspirasi-inspirasi dari seluruh penjuru negeri yang sangat penting untuk bisa disampaikan kepada publik," katanya.

Bima mengatakan, penyebarluasan informasi positif tersebut penting untuk memperkaya konten di ruang digital. Dengan begitu, ruang digital tidak hanya dipenuhi konten negatif maupun informasi yang menyesatkan.

Ia menilai humas pemerintah tidak semestinya hanya aktif ketika muncul isu negatif, kemudian merespons dengan melakukan bantahan atau kontra-narasi. Sebaliknya, pemerintah perlu membangun komunikasi publik secara lebih proaktif dengan menghadirkan informasi mengenai program pemerintah, capaian, serta praktik-praktik baik yang berkembang di masyarakat.

"Supaya dunia maya kita, supaya algoritma hari ini tidak dipenuhi oleh DFK (Disinformasi, Fitnah, Kabar Bohong). Tidak juga hanya sifatnya reaksi atau counter terhadap hal-hal yang sifatnya negatif tetapi ada berita baik, ada hal-hal yang inspiratif," kata Bima.

Dengan pendekatan tersebut, humas pemerintah diharapkan tidak hanya menjadi corong informasi. Tetapi juga berperan sebagai jembatan komunikasi yang mampu menghubungkan pemerintah dengan masyarakat secara lebih responsif dan konstruktif.