RRI.CO.ID, Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyatakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memfokuskan dua langkah utama dalam mendukung pelaksanaan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Yakni penguatan verifikasi dan validasi serta komunikasi publik.

"Verifikasi dan validasi ini sangat penting untuk memastikan ada kesesuaian. Antara perencanaan, kondisi fisik, dan administrasi," kata Bima, Selasa, 21 Juli 2026.

Menurutnya, proses verifikasi dan validasi dilakukan secara berjenjang untuk memastikan hasil pembangunan Koperasi Merah Putih sesuai dengan perencanaan dan memenuhi ketentuan administrasi. Hasil verifikasi tersebut akan menjadi dasar penyusunan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebelum bangunan Koperasi Merah Putih diserahkan sesuai mekanisme yang berlaku.

Bima menjelaskan sekretaris daerah (sekda) berperan sebagai koordinator pelaksanaan verifikasi dan validasi di daerah. Selanjutnya, hasil pelaksanaan dilaporkan kepada bupati atau wali kota dengan tembusan kepada gubernur dan Menteri Dalam Negeri sebagai bagian dari mekanisme pengawasan program.

Ia mengatakan mekanisme tersebut mengacu pada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 500.3/10071/SJ tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi Daerah. Selain penguatan verifikasi, Kemendagri juga akan memperkuat komunikasi publik dengan menampilkan praktik-praktik baik dari pelaksanaan Program Koperasi Merah Putih di berbagai daerah.

Menurut Bima, publikasi terhadap daerah yang berhasil mengimplementasikan program dengan baik diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain. Sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.