Komisi VII DPR Dorong RUU Kawasan Industri Perkuat SDM STEM

RRI.CO.ID, Jakarta – Komisi VII DPR RI menyoroti persoalan sumber daya manusia (SDM) sebagai salah satu permasalahan penyusunan RUU tentang Kawasan Industri. Anggota Komisi VII DPR Putra Nababan menyebut persoalan SDM menjadi permasalahan pokok yang dipetakan Panitia Kerja (Panja).

Menurutnya, penguatan SDM industri tidak cukup hanya melalui pendidikan vokasi untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja operasional. Industri juga membutuhkan tenaga kerja berpendidikan tinggi yang mampu mengisi posisi profesional hingga manajerial.

Ia mengatakan, pengembangan SDM menjadi semakin penting mengingat konsentrasi kawasan industri nasional cukup besar berada di Jawa Barat. Dari 181 kawasan industri di Indonesia, sekitar sepertiganya berada di Jawa Barat.

“Dari 181 kawasan industri di Indonesia, sepertiganya itu ada di Jawa Barat. Jadi Jawa Barat besar sekali jumlah kawasan industrinya, 57,” kata Putra, lewat keterangannya, Senin, 31 Agustus 2026.

Menurut legislator Dapil DKI Jakarta I tersebut, kondisi itu menempatkan Jawa Barat sebagai salah satu pusat utama industri nasional. Karena itu, pengembangan kawasan industri harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas SDM.

Putra mengapresiasi langkah sejumlah kawasan industri yang telah bekerja sama dengan lembaga pendidikan dalam menyiapkan tenaga kerja vokasi. Namun, ia menilai pengembangan pendidikan perlu diperluas hingga jenjang perguruan tinggi.

“Saya justru mengajak kepada kita nanti dalam undang-undang, dalam diskusinya, kita harus memikirkan juga di level S1, universitas. Kita bisa naik kelas, itu diisi terutama yang jurusannya STEM,” ujarnya.

Putra mendorong agar RUU Kawasan Industri memberikan perhatian terhadap pengembangan SDM pada jenjang sarjana. Khususnya di bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM).

Menurutnya, kebutuhan SDM dengan kompetensi tinggi akan semakin besar. Seiring transformasi kawasan industri menuju tahap pengembangan yang lebih maju dan berbasis teknologi.

Ia juga mendorong pemerintah menyiapkan berbagai skema pendidikan dan beasiswa sejak jenjang pendidikan menengah. Agar lulusan perguruan tinggi memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Sementara, Direktur KIIC Sanny Iskandar mengatakan pengelola kawasan industri telah membangun kerja sama dengan sejumlah lembaga pendidikan. Ia menyebut sejumlah kawasan industri telah mengembangkan pendidikan vokasi melalui kolaborasi dengan investor dan asosiasi tenant.

Salah satunya sekolah mitra industri di kawasan MM2100. Yang memang dibentuk untuk menyiapkan tenaga kerja sesuai kebutuhan perusahaan.

“Kita mengapresiasi ada beberapa lembaga pendidikan seperti yang di MM2100. Itu didirikan oleh paguyuban para investor di dalam kawasan, mereka membentuk sekolah mitra industri untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja,” ujar Sanny.

Model serupa, lanjut Sanny, juga dikembangkan di kawasan Deltamas melalui kerja sama dengan pihak Jepang. Sementara di KIIC, pengembangan pendidikan vokasi dilakukan melalui kerja sama dengan Yayasan Perguruan Cikini.

Selain pengembangan pendidikan, Sanny mengatakan pengelola kawasan industri juga memberikan perhatian terhadap inklusivitas ketenagakerjaan. Termasuk membuka kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.