Ombudsman Minta SPPG yang Sebabkan Keracunan MBG Ditutup Permanen
- 26 Agt 2026 11:13 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Ombudsman meminta BGN menutup permanen SPPG yang menyebabkan kasus keracunan MBG.
- Ombudsman menemukan kasus keracunan MBG di sejumlah daerah, termasuk sekitar 411 kasus di Sumatera Utara.
- Ombudsman menilai sanksi suspend tidak cukup karena SPPG dapat kembali beroperasi setelah masa penghentian berakhir.
RRI.CO.ID, Jakarta - Ombudsman RI meminta BGN menutup SPPG yang terbukti menyebabkan keracunan dalam pelaksanaan program MBG. Anggota Ombudsman, Fikri Yasin menyampaikan, rekomendasi tersebut dalam rapat bersama Komisi II DPR RI.
Menurutnya, Ombudsman menaruh perhatian serius terhadap pelaksanaan MBG karena program tersebut merupakan salah satu program strategis nasional Presiden. Pihaknya telah melakukan pemantauan langsung ke sejumlah daerah untuk melihat penyelenggaraan program MBG.
Dari pemantauan tersebut, Ombudsman menemukan pelaksanaan MBG yang berjalan baik di sejumlah daerah. Namun, Ombudsman juga menemukan persoalan, terutama kasus keracunan makanan.
Fikri menyebut terdapat sejumlah kasus keracunan di Banten dan sekitar 411 kasus yang ditemukan di Sumatera Utara. Atas temuan tersebut, Ombudsman meminta Komisi II DPR mendorong BGN mengambil langkah tegas terhadap SPPG yang bermasalah.
“Kita minta kepada Komisi II agar mendorong BGN menutup permanen SPPG yang pernah mengalami keracunan. Jadi bukan hanya suspend, sebab kalau suspend nanti dia dibuka lagi, dia berulah lagi,” kata Fikri, Rabu, 26 Agustus 2026.
Selain penutupan SPPG, Ombudsman juga menyampaikan rekomendasi terkait penguatan koordinasi dalam pelaksanaan program MBG. Namun, Fikri menempatkan penutupan permanen SPPG yang menyebabkan keracunan sebagai salah satu rekomendasi utama.
Adapun, Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda meminta Ombudsman mengecek sejauh mana keterlibatan kepala daerah dalam MBG. Ia mengatakan, koordinasi Mendagri dan Kepala BGN yang baru telah dilakukan untuk memperkuat pelaksanaan program MBG di daerah.
“Pak Mendagri dengan Kepala BGN yang baru, menurut pemberitaannya, sudah melakukan koordinasi. Beberapa gubernur juga menyampaikan sudah dilakukan Zoom Meeting secara berkala, jadi, saya kira bagus itu, temuan Ombudsman,” ucap Rifqinizamy.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....