Menteri LH Tinjau Karhutla Kalsel, 72 Tersangka Telah Ditangkap

RRI.CO.ID, Jakarta — Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat turun langsung meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan karhutla berjalan efektif, mulai dari pemadaman api, perlindungan masyarakat dari paparan asap.

Pihaknya juga memastikan adanya penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan. Jumhur juga terus memastikan kordinasi di lapangan berjalan dengan baik.

Jumhur mengatakan, prioritas utama pemerintah saat ini adalah memastikan seluruh titik api dapat dipadamkan. Penanganan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah pusat dan daerah, kementerian/lembaga, BNPB, BMKG, TNI, Polri, serta masyarakat.

Selain pemadaman, pemerintah juga memastikan kesehatan masyarakat tetap terlindungi dari dampak asap karhutla. Kementerian Kesehatan bersama puskesmas dan fasilitas kesehatan di daerah turut disiagakan untuk melakukan mitigasi.

“Yang kedua, prioritas kita adalah agar masyarakat terlindungi dan tidak terdampak secara serius. Termasuk Kementerian Kesehatan dengan Puskesmas dan sebagainya juga bergotong royong,” kata Jumhur lewat keterangannya, Senin, 24 Agustus 2026.

Di sisi lain, pemerintah menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik pembukaan lahan dengan cara membakar. Penegakan hukum terhadap pelaku menjadi bagian penting dalam penanganan karhutla.

Polri sejauh ini telah menetapkan sekitar 72 tersangka dari penanganan kasus karhutla yang dilakukan oleh sembilan Polda di Indonesia. KLH juga terus melakukan investigasi terhadap korporasi yang wilayah konsesinya terbakar.

Jika ditemukan pelanggaran, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah hukum. Mulai dari sanksi administratif, gugatan perdata, tuntutan ganti rugi lingkungan, hingga pembebanan biaya pemulihan ekosistem.

Sementara itu, data BNPB menunjukkan luas lahan terbakar di Kalimantan Selatan pada 2023 mencapai sekitar 190.000 hektare. Adapun hingga Senin ini luas kebakaran tercatat sekitar 8.000 hektare.

Jumhur berharap luasan tersebut tidak kembali meningkat dan mendekati angka pada 2023. Menurutnya, penanganan bersama yang dilakukan pemerintah dan berbagai pihak menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya mitigasi karhutla.

“Kita berharap angka ini tidak meluas bahkan jangan sampai mendekati angka tahun 2023. Artinya sebenarnya ada keberhasilan mitigasi sebelum bencana, dan kita juga akan terus berusaha mengatasi semuanya,” ucapnya.