Kucuran Beras Capai 1,65 Juta Ton, Harga Diperkirakan Terkendali

RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah meyakini inflasi beras tidak melonjak meski El Nino mulai melanda sejak Juli 2026. Keyakinan itu didukung kucuran Cadangan Beras Pemerintah yang mencapai 1,65 juta ton hingga 21 Agustus.

Pemerintah menilai kesiapan menghadapi El Nino tahun ini lebih kuat dibandingkan periode 2023 dan 2024. Stok CBP yang dikuasai Bulog juga mencapai 5,17 juta ton hingga 21 Agustus.

Jumlah tersebut meningkat 291,66 persen dibandingkan stok CBP pada Agustus 2023. Saat itu, stok CBP tercatat hanya 1,32 juta ton.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan pemerintah memiliki dua instrumen untuk mengendalikan perkembangan harga beras. Instrumen tersebut yakni penyaluran SPHP dan bantuan pangan beras selama tiga bulan.

"Kita bisa mengerem perkembangan harga beras dengan dua instrumen. Bulog segera cepat masif melakukan SPHP terutama di pasar-pasar," ujar Ketut, Sabtu 22 Agustus 2026.

Menurut Ketut, bantuan pangan yang ditugaskan kepada Bulog juga menjadi instrumen pengendalian harga. Jika kedua instrumen tersebut dilakukan tepat waktu, Indeks Perkembangan Harga dinilai dapat terkendali.

Hingga 21 Agustus 2026, kucuran CBP mencapai 1,65 juta ton. Jumlah tersebut meningkat 20,43 persen dibandingkan kucuran CBP Januari-Agustus 2023 sebesar 1,37 juta ton.

Rinciannya, penjualan beras SPHP Januari-Februari mencapai 221,05 ribu ton. Sementara realisasi SPHP Maret-Agustus mencapai 678,12 ribu ton.

Bantuan pangan tahap pertama telah mencapai 662,86 ribu ton. Bantuan pangan tahap kedua yang mulai berjalan telah mencapai 32,25 ribu ton.

Sementara penyaluran bantuan bencana dan keadaan darurat mencapai 11,39 ribu ton. Penyaluran untuk golongan anggaran juga tercatat sebesar 53,68 ribu ton.

"Bulog di mana pun mendistribusikan beras SPHP akan diganti oleh pemerintah. Mau naik kereta, mau naik kendaraan umum, mau naik feri, mau naik kontainer, mau naik pesawat pun diganti oleh pemerintah," katanya.

Ketut mengatakan pemerintah tidak memiliki alasan untuk menunda intervensi selama kondisi keamanan memungkinkan. Pemerintah menguasai stok beras dalam jumlah besar sehingga intervensi dapat dilakukan secepatnya.

"Ini karena kita menguasai beras banyak. Tentu harusnya segera bisa kita lakukan intervensi secepatnya, di mana pun di Indonesia," ujarnya.

Terpisah, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan Indonesia memiliki pengalaman menghadapi El Nino. Pengalaman tersebut menjadi modal pemerintah menghadapi kondisi serupa pada 2026.

"Dulu pernah El Nino 2016, kita selamat. Jadi dulu saja dalam waktu singkat, kita bisa bertahan. Apalagi sekarang dengan pengalaman El Nino sampai tiga kali," ujar Amran.

Amran mengatakan persiapan menghadapi El Nino pada 2023 dan 2024 belum optimal. Kondisi tersebut membuat Indonesia harus melakukan impor beras hingga tujuh juta ton.