Dampak Asap Karhutla, Hetifah: Keselamatan Masyarakat Harus Jadi Prioritas
- 23 Agt 2026 15:30 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- DPR RI melalui Komisi VIII mendorong pemerintah untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan yang semakin mengancam.
- Karhutla telah berdampak langsung pada keselamatan, kesehatan, mobilitas, dan aktivitas sehari-hari masyarakat serta berpotensi mengganggu penerbangan.
- Hetifah Sjaifudian menekankan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama pemerintah dalam menangani karhutla di Kalimantan.
RRI.CO.ID, Jakarta - DPR RI mendorong meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Kalimantan. Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian, mengatakan karhutla telah mengancam keselamatan, kesehatan, mobilitas, dan aktivitas masyarakat.
“Ini bukan lagi soal api di hutan dan lahan, ketika asap sudah mengganggu jarak pandang, aktivitas masyarakat dan penerbangan. Serta berpotensi mengganggu kesehatan warga, maka keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama,” ujar Hetifah dalam pernyataannya dikutip Sabtu, 22 Agustus 2026.
Berdasarkan data Kementerian Kehutanan, peningkatan signifikan titik panas terjadi di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Pada 19 Agustus 2026, tercatat 518 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi di tiga provinsi tersebut.
Jumlah tersebut meningkat lebih dari empat kali lipat dibandingkan hari sebelumnya. Sementara secara kumulatif pada 17 hingga 19 Agustus 2026, tercatat 750 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi.
Kondisi serupa juga terjadi di Kalimantan Timur. Berdasarkan data BPBD Kalimantan Timur per 19 Agustus 2026, tercatat 413 titik karhutla dengan luas lahan dan hutan terbakar mencapai 936,95 hektare.
Di Kabupaten Kutai Barat, terdapat 72 lokasi karhutla dengan luas area terbakar mencapai 415,51 hektare. Hetifah mengaku prihatin dengan peningkatan karhutla di wilayah tersebut.
“Sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Timur, saya tentu sangat prihatin. Kaltim juga menghadapi peningkatan karhutla. Kita tidak boleh menunggu sampai dampaknya semakin besar baru kemudian bergerak,” tegasnya.
Hetifah mengapresiasi langkah pemerintah mengerahkan personel gabungan untuk menangani karhutla. Pemerintah juga memperkuat pemadaman melalui jalur darat, teknologi water bombing, serta Operasi Modifikasi Cuaca.
Namun, menurutnya, upaya pemadaman perlu berjalan beriringan dengan perlindungan masyarakat yang terdampak asap. Pemerintah daerah diminta memastikan kesiapan fasilitas kesehatan dan ketersediaan masker.
“Pemadaman api harus terus dilakukan, tetapi masyarakat yang terdampak asap juga harus dilindungi. Pemerintah daerah perlu memastikan kesiapan fasilitas kesehatan," ujarnya.
"Seperti ketersediaan masker yang sesuai, informasi kualitas udara. Serta perlindungan khusus bagi anak-anak, lansia, ibu hamil, dan masyarakat yang rentan terhadap dampak kesehatan,” katanya melanjutkan.
Hetifah juga meminta BNPB bersama BPBD memperkuat sistem komando dan koordinasi di daerah dengan peningkatan karhutla. Setiap titik panas yang terdeteksi harus segera diverifikasi dan ditindaklanjuti di lapangan.
“Yang kita perlukan adalah respons cepat berbasis data, hotspot harus segera diverifikasi di lapangan. Jangan sampai ada jeda terlalu panjang antara deteksi, laporan, dan pemadaman,” ujar Hetifah.
Selain penanganan saat ini, Hetifah meminta pemerintah mengantisipasi kemungkinan karhutla berulang. Kondisi kering diperkirakan masih berlangsung dalam beberapa pekan ke depan di sejumlah wilayah Kalimantan.
“Artinya, kita masih memiliki periode risiko yang panjang. Pemerintah harus menyiapkan skenario menghadapi kemungkinan karhutla berulang sampai kondisi cuaca kembali membaik,” ucapnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....