Legislator Minta Pemerintah Pusat Ambil Alih Penanganan Karhutla Seluruhnya
- 23 Agt 2026 14:48 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Anggota Komisi II DPR, Deddy Sitorus, meminta pemerintah pusat segera mengambil alih penanganan kebakaran hutan dan lahan secara sistematis dan terkoordinasi.
RRI.CO.ID, Jakarta – Pemerintah pusat diminta mengambil alih penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dan Sumatra. Demikian disampaikan anggota Komisi II DPR, Deddy Sitorus, Minggu 23 Agustus 2026 di Jakarta.
Menurut dia, eskalasi kebakaran karhutla di dua pulau itu membutuhkan mobilisasi sumber daya secara maksimal.”Ini harus dilakukan sebelum keadaan berada di luar kendali,” katanya.
Menurut Deddy, pemerintah pusat perlu memastikan seluruh sumber daya negara dapat dikerahkan secara terkoordinasi. Hal ini diperlukan untuk menghadapi eskalasi karhutla di sejumlah wilayah.
“BNPB tidak punya kapasitas fiskal atau pendanaan untuk melakukan orkestrasi yang efektif dalam menangani karhutla saat ini,” ujarnya. Menurut dia, kondisi tersebut dapat memengaruhi efektivitas penanganan karhutla.
Deddy juga meminta Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Keuangan melakukan asesmen terhadap kapasitas negara. Ini diperlukan untuk mengetahui kemampuan pemerintah merespons situasi karhutla.
“Presiden perlu meminta Kementerian Keuangan melakukan asesmen terhadap kapasitas negara secara keseluruhan untuk merespons situasi dan tantangan yang dihadapi,” ucapnya. Menurut dia, keterbatasan anggaran daerah tidak boleh menjadi alasan penanganan karhutla tanpa dukungan sumber daya memadai.
Deddi mengatakan pemerintah pusat harus memastikan kebutuhan penanganan tetap terpenuhi. “Berharap pemerintah daerah melakukan tindakan dalam kondisi ketiadaan anggaran itu seperti menunggu bom waktu meledak,” katanya.
Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan kondisi karhutla saat ini lebih serius dibandingkan periode 2023 hingga 2025. Kekeringan ekstrem yang berkaitan dengan fenomena El Nino, lanjut dia, turut memperburuk situasi.
Sementara itu, Presiden Prabowo meninjau penanganan dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah di Kalimantan. Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, usai mendampingi Kepala Negara meninjau dampak karhutla di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Sabtu, 22 Agustus 2026.
"Bapak Presiden memutuskan untuk berkunjung ke Kalimantan, khususnya ke Kalimantan Barat," ucapnya. "Beliau juga berkoordinasi ke Kalimantan Tengah, di Palangka Raya."
Prasetyo mengungkapkan pada peninjauan tersebut Presiden Prabowo mendapatkan sejumlah laporan dalam penanganan karhutla. Bahkan Kepala Negara juga menyempatkan untuk berdiskusi terkait sejumlah kebutuhan yang diperlukan dalam penanganan karhutla.
"Untuk sesegera mungkin ini bisa mengatasi seluruh karhutla yang melanda," ujarnya. "Baik di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, maupun Kalimantan Selatan."
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....