Bapanas Salurkan 1,65 Juta Ton CBP untuk Antisipasi Dampak El Nino

RRI.CO.ID, Jakarta - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan penyaluran cadangan beras pemerintah (CBP) mencapai 1,65 juta ton hingga 21 Agustus 2026. Penyaluran tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah mengendalikan harga beras di tengah tantangan El Nino dan puncak musim kemarau.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan realisasi distribusi CBP tersebut diharapkan mampu menahan laju kenaikan harga beras di berbagai daerah. "Realisasi distribusi cadangan beras pemerintah telah mencapai 1,65 juta ton, kami optimis mampu mengerem perkembangan harga," kata Ketut saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu 22 Agustus 2026.

Ketut menilai fluktuasi harga beras di Indonesia masih cukup terkendali, meskipun El Nino mulai melanda pada Juli dan Agustus yang bertepatan dengan puncak musim kemarau. Menurutnya, pemerintah optimistis inflasi beras pada 2026 tidak akan melonjak seperti ketika El Nino melanda pada 2023 dan 2024.

"Pemerintah meyakini pergerakan inflasi beras tidak akan sampai melonjak seperti pada El Nino edisi tahun 2023 dan 2024," ujarnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi beras secara bulanan pernah mengalami lonjakan signifikan, yakni mencapai 5,61 persen pada September 2023 dan 5,32 persen pada Februari 2024.

Kenaikan tersebut terjadi di tengah musim kemarau dan dampak El Nino. Namun, Ketut menyebut pemerintah kini memiliki kesiapan yang lebih baik untuk menghadapi fenomena El Nino pada 2026.

Ia mengatakan penyaluran CBP hingga 21 Agustus 2026 telah meningkat 20,43 persen dibandingkan periode Januari-Agustus 2023 yang mencapai 1,37 juta ton. Bahkan, realisasi tersebut melonjak 161,49 persen dibandingkan penyaluran CBP pada Januari-Agustus 2025 yang hanya mencapai 631,58 ribu ton.

Di sisi lain, total stok CBP yang dikelola Perum Bulog per 21 Agustus 2026 mencapai 5,17 juta ton. Jumlah tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan stok CBP pada Agustus 2023 yang hanya mencapai 1,32 juta ton.

"Ini karena kita menguasai beras banyak. Tentu harusnya segera bisa kita lakukan intervensi secepatnya, di mana pun di Indonesia. Ini karena sekali lagi semua yang dilakukan dalam SPHP, pengeluarannya diganti oleh pemerintah," kata Ketut.

Ketut menjelaskan pengendalian harga beras dilakukan melalui percepatan penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke pasar. Serta bantuan pangan Bulog selama tiga bulan, yakni Juli, Agustus, dan September.

Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga Indeks Perkembangan Harga (IPH) agar tetap terkendali.

Adapun penyaluran CBP Januari-Agustus 2026 terdiri atas penjualan beras program SPHP pada Januari-Februari sebanyak 221,05 ribu ton.

Kemudian, realisasi SPHP beras periode Maret-Agustus mencapai 678,12 ribu ton. Selanjutnya, bantuan pangan tahap pertama mencapai 662,86 ribu ton dan bantuan pangan tahap kedua yang mulai berjalan sebanyak 32,25 ribu ton.

Selain itu, sebanyak 11,39 ribu ton CBP disalurkan untuk bantuan bencana dan keadaan darurat serta 53,68 ribu ton untuk golongan anggaran. Ketut memastikan seluruh program intervensi perberasan yang dilakukan Perum Bulog ditanggung penuh oleh pemerintah.

Menurutnya, kebijakan tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat. Sekaligus memberikan bantalan ekonomi bagi kelompok yang membutuhkan.