Komisi IX DPR Tinjau Fasilitas Kesehatan Pascagempa Manggarai NTT

RRI.CO.ID, Jakarta - Komisi IX DPR RI meninjau fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Jumat, 21 Agustus 2026. Peninjauan dilakukan setelah gempa bumi bermagnitudo 7,7 mengguncang wilayah tersebut.

Pemeriksaan lapangan bertujuan mengevaluasi kesiapan infrastruktur dan logistik medis bagi masyarakat terdampak bencana. Komisi IX juga memastikan fasilitas kesehatan tetap mampu memberikan pelayanan kepada warga.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mengatakan peninjauan dilakukan untuk melihat kondisi fasilitas kesehatan secara langsung. Pemeriksaan juga bertujuan memastikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak tetap berjalan optimal.

"Hari ini kami hadir di sini untuk melihat langsung fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Manggarai. Guna memastikan faskes yang ada berkapasitas penuh dalam melayani masyarakat terdampak bencana," ujar Charles dalam Kunjungan Komisi IX DPR RI di Ruteng, Jumat, 21 Agustus 2026.

Berdasarkan hasil observasi, sejumlah pelayanan medis kini dipindahkan ke area terbuka akibat kerusakan bangunan. Tenda darurat digunakan sebagai instalasi gawat darurat, unit radiologi, hingga ruang perawatan intensif pasien bersalin.

Charles berharap peninjauan bersama jajaran Direktorat Jenderal Kementerian Kesehatan menghasilkan intervensi pemerintah pusat. Intervensi tersebut diperlukan untuk memastikan pelayanan kesehatan bagi korban bencana tetap memadai.

"Harapan kami dengan peninjauan lapangan ini beserta jajaran Direktorat Jenderal Kementerian Kesehatan, terdapat intervensi terukur dari pemerintah pusat. Untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan yang memadai," katanya.

Meski fasilitas kesehatan mengalami kerusakan, pelayanan bagi korban luka dan pasien bersalin tetap berjalan. Pemantauan terhadap sejumlah pasien menunjukkan kondisi ibu dan bayi berada dalam kondisi stabil.

"Meskipun sarana fisik berstatus memprihatinkan, pasien yang menjalani pengobatan serta persalinan memiliki tingkat pemulihan klinis yang baik. Dan hal ini menjadi indikator positif bagi kelancaran penanganan awal," ucapnya.

Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Laka Lena mendorong pembangunan kembali fasilitas kesehatan secara permanen. Menurutnya, rumah sakit lapangan memiliki keterbatasan jika digunakan untuk pelayanan dalam jangka panjang.

"Jadi kalau memang ada dukungan Komisi IX, khusus buat rumah sakit di Flores. Ini saya rekomendasikan untuk bisa didukung agar segera dibangun," ujar Melki.

Melki mengatakan kerusakan fasilitas kesehatan di sejumlah wilayah terdampak cukup besar. "Berdasarkan data yang tercatat di posko kami di provinsi, terdapat sekitar 384 fasilitas kesehatan yang terdampak gempa," ucapnya.

Memasuki tahap rehabilitasi, ketersediaan anggaran menjadi salah satu kebutuhan utama untuk mempercepat rekonstruksi. Komisi IX mendorong kementerian terkait mengalokasikan anggaran khusus untuk membangun kembali fasilitas kesehatan yang mengalami kerusakan berat.

Langkah tersebut diharapkan dapat mengembalikan kapasitas pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah terdampak. Pemerintah pusat dan daerah juga perlu memastikan proses pemulihan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.