RRI.CO.ID, Jakarta: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menghormati proses hukum KPK di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed). Kemdiktisaintek menyatakan masih menunggu keterangan resmi KPK terkait kegiatan penindakan di lingkungan Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED), Purwokerto.
Mendiktisaintek Brian Yuliarto mengatakan, pihaknya baru memperoleh informasi tersebut melalui pemberitaan media dan belum mengambil kesimpulan terkait perkara yang sedang ditangani. Ia memastikan, menghormati kewenangan aparat penegak hukum dalam menjalankan proses penindakan.
“Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Kemdiktisaintek akan mencermati perkembangannya dan berkoordinasi sesuai kewenangan kementerian,” ujar Brian dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, 21 Agustus 2026.
Menurutnya, proses penegakan hukum sepenuhnya menjadi kewenangan KPK. Kemdiktisaintek akan menentukan langkah sesuai perkembangan dan informasi resmi dari KPK.
| Baca juga: MUI Suarakan Hukuman Mati bagi Koruptor |
Kemdiktisaintek juga akan melakukan pendalaman apabila terdapat aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan tata kelola perguruan tinggi. Langkah kelembagaan akan ditentukan berdasarkan informasi resmi serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Brian menekankan perguruan tinggi memiliki tanggung jawab menjaga integritas, akuntabilitas, dan kepercayaan publik. Tata kelola pendidikan tinggi harus dilaksanakan secara transparan, bertanggung jawab, dan sesuai hukum.
“Integritas merupakan fondasi utama perguruan tinggi. Kepercayaan masyarakat harus dijaga melalui tata kelola yang transparan dan akuntabel,” ucapnya, tegas.
Kemdiktisaintek berharap sivitas akademika Unsoed tetap menjalankan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kementerian juga mengajak seluruh sivitas akademika menjaga suasana akademik tetap kondusif selama proses hukum berlangsung.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....