Pemerintah Turun Tangan, Posko Darurat Gempa NTT Segera Diaktifkan

RRI CO.ID, Jakarta - Pemerintah memastikan, bergerak cepat mengaktifkan posko penanggulangan bencana alam di NTT. Posko tersebut, guna mempercepat penanganan dampak gempa Magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu pagi, 15 Agustus 2026.

Kepala BNPB, Suharyanto mengatakan, keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi sebagai langkah memperkuat penanganan darurat di wilayah terdampak. Aktivasi posko itu, nantinya membuat berbagai mekanisme penanggulangan bencana dapat segera dijalankan secara terkoordinasi.

"Pemerintah fokus pada keselamatan warga yang masih membutuhkan pertolongan setelah sejumlah bangunan dilaporkan mengalami kerusakan akibat guncangan gempa. Dalam rapat koordinasi, kami sepakat untuk segera mengaktifkan posko penanggulangan bencana,” kata Suharyanto dalam keterangan persnya, di Jakarta, Minggu, 16 Agustus 2026.

Menurutnya, seluruh kebutuhan penanganan bencana akan diaktifkan sesuai ketentuan yang berlaku. Tahap pertama yang menjadi prioritas pemerintah, mencari dan mengevakuasi warga yang diduga masih terjebak di dalam bangunan runtuh.

Ia menuturkan, operasi pencarian dan pertolongan korban gempa akan melibatkan tim gabungan dari berbagai unsur. Seperti, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), TNI, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

“Ada beberapa masyarakat yang disinyalir masih memerlukan pertolongan, ada yang terjebak di beberapa bangunan. Ini menjadi sasaran awal dari tim penanganan bencana,” ucap Suharyanto.

Tim gabungan itu, ia menegaskan, dikerahkan secepat mungkin untuk memastikan warga yang masih berada di lokasi berbahaya dapat segera diselamatkan. Setelah proses pencarian dan evakuasi menjadi prioritas awal, pemerintah akan mengarahkan penanganan pemulihan akses transportasi yang terdampak gempa.

"Sejumlah jalur berpotensi terganggu akibat longsor maupun material lain yang menutup akses kendaraan. Kementerian Pekerjaan Umum akan mengerahkan personel serta peralatan berat untuk membuka kembali jalur transportasi yang terdampak," ujar Suharyanto.

Upaya tersebut, Suharyanto menilai, penting agar mobilisasi tim penyelamat, bantuan logistik, serta kebutuhan dasar masyarakat dapat berlangsung lebih cepat. Selain akses darat, pemerintah juga menyiapkan langkah antisipasi apabila jaringan komunikasi di wilayah terdampak mengalami gangguan.

Lalu, ia mengungkapkan, pemerintah belum menerima laporan mengenai terputusnya sinyal telepon seluler maupun jaringan komunikasi di kawasan terdampak gempa. “Untuk jalur-jalur komunikasi, sampai sekarang memang belum dapat laporan apakah sinyal ponsel, kemudian telepon, apakah ini terganggu,” kata Suharyanto.

Meski belum ada laporan gangguan, pemerintah telah menyiapkan perangkat komunikasi alternatif, termasuk jaringan internet berbasis satelit, untuk digunakan apabila diperlukan. BNPB sebelumnya juga telah merilis pembaruan mengenai dampak gempa M7,7 di NTT dan perkembangan penanganan darurat di wilayah terdampak.

Data mengenai jumlah korban maupun kerusakan dapat berubah seiring proses pendataan dan asesmen di lapangan. Pemerintah kini mempercepat koordinasi antara unsur pusat, pemerintah daerah, serta tim gabungan di lapangan untuk menangani kondisi pascagempa.

Fokus utama penanganan adalah menyelamatkan warga yang masih membutuhkan pertolongan. Lalu, membuka kembali akses yang terputus serta memastikan komunikasi dan distribusi bantuan dapat berjalan.