Pemerintah Akan Tertibkan Pembangunan Kopdes Merah Putih di Pegunungan

RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah akan menertibkan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dinilai tidak sesuai lokasi. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pembangunan fasilitas koperasi di kawasan pegunungan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan pembangunan Kopdes Merah Putih di kawasan gunung merupakan langkah yang tidak tepat. Ia menyebut, pemerintah akan melakukan evaluasi dan penertiban terhadap fasilitas yang dibangun di lokasi tersebut.

"Ada di sana sini yang tidak tepat, tentu kita akan koreksi, seperti pembangunan di gunung-gunung. Ada satu, dua, atau berapa banyak, kita akan tertibkan," ujarnya dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2027 di Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.

Zulhas mengatakan pemerintah saat ini terus mempercepat penyelesaian pembangunan Kopdes Merah Putih. Pemerintah berharap koperasi tersebut dapat menjadi bagian dari infrastruktur ekonomi sekaligus berperan sebagai off-taker bagi masyarakat.

"Mohon dukungannya agar Koperasi Desa Merah Putih ini bisa jadi infrastruktur pemerintah. Juga sebagai off-taker sebagaimana yang disampaikan Bapak Presiden tadi," ujar Zulhas.

Pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 35 ribu Kopdes Merah Putih rampung pada akhir Agustus 2026. Setelah pembangunan selesai, seluruh koperasi tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada September.

Zulhas mengatakan, pembangunan Kopdes Merah Putih juga akan dilanjutkan pada tahun berikutnya. Pemerintah menargetkan sekitar 30 ribu hingga 35 ribu unit tambahan dapat diselesaikan pada 2027.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menilai kehadiran Kopdes Merah Putih dapat menjadi tonggak penting dalam sejarah perekonomian Indonesia. Koperasi tersebut diharapkan membantu negara menguasai rantai pasok secara lebih mandiri.

"Dengan Koperasi Merah Putih, untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia. Dari sejak menerima kedaulatan, untuk pertama kali negara akan menguasai rantai pasok sendiri," ujar Presiden Prabowo dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI, Jumat, 14 Agustus 2026.

Menurut Presiden Prabowo, penguasaan rantai pasok oleh negara dapat membantu mengurangi risiko permainan harga pasokan di pasar. Keberadaan Kopdes juga diharapkan memperkuat posisi masyarakat dalam sistem distribusi dan perekonomian nasional.