RRI.CO.ID, Jakarta – Pemerintah hampir menuntaskan integrasi data penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari sejumlah kementerian dan lembaga. Di antaranya Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dan Badan Gizi Nasional (BGN)

Hal ini dilakukan untuk mendukung penyaluran program yang lebih tepat sasaran sebagai bagian dari perbaikan tata kelola MBG. Demikian diungkapkan Menteri Koordinator (Menko) Pangan, Zulkifli Hasan, Kamis 6 Agustus 2026 di Jakarta.

“Pendataan ditargetkan satu bulan selesai,” ujarnya. “Bahkan sebelum tanggal 10 Agustus 2026 sebagian besar hampir diselesaikan.”

Menurut Zulhas, panggilan akrabnya, sinkronisasi data diperlukan agar penyaluran MBG menggunakan basis data yang sama. “Meski begitu, pemerintah masih melakukan sejumlah penyesuaian terhadap data yang telah terintegrasi,” ujarnya.

Selain mempercepat integrasi data, pemerintah juga terus memperluas pelaksanaan MBG di berbagai daerah. Salah satu prioritas saat ini adalah penyelesaian layanan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Menko mengatakan penyelesaian layanan MBG di wilayah tersebut bisa dipercepat dari target menjadi pekan ini. “Percepatan dilakukan karena wilayah tersebut memiliki kebutuhan layanan gizi yang lebih mendesak,” ucapnya.

Kepala BGN, Sudaryono, mengatakan data penerima manfaat yang telah terintegrasi akan dipadankan dengan kesiapan dapur MBG di lapangan. Ini dilakukan agar operasional dapur diprioritaskan pada daerah dengan prevalensi stunting tinggi.

Menurut dia, BGN telah memetakan lebih dari 13 ribu dapur yang masuk dalam basis data nasional. “Dari jumlah tersebut, sekitar 1.700 dapur telah dinyatakan siap beroperasi setelah melalui proses verifikasi,” ujarnya.

Sudaryono mmengatakan aktivasi tahap awal diprioritaskan di Papua, Nusa Tenggara Timur, Nias, Maluku, dan Maluku Utara. Wilayah tersebut dipilih berdasarkan hasil pemadanan data dengan tingkat prevalensi stunting yang tinggi.

Sudaryono menegaskan seluruh proses penetapan penerima manfaat maupun operasional dapur dilakukan melalui sistem yang terintegrasi dan transparan. Karena itu, masyarakat diminta tidak mempercayai pihak-pihak yang mengaku dapat membantu proses pengajuan dapur MBG.