Qodari Ungkap Tiga Cara Pemerintah Membaca Opini Publik

RRI.CO.ID, Jakarta – Pemerintah menggunakan berbagai cara untuk membaca opini publik dalam menghadapi dinamika masyarakat. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari, menyebut tiga pendekatan utama dalam membaca respons masyarakat.

Qodari mengatakan survei menjadi salah satu instrumen untuk mengetahui pandangan masyarakat secara sistematis. Selain itu, pemerintah perlu menganalisis percakapan masyarakat di media sosial.

“Kalau untuk opini publik itu namanya survei. Kalau untuk media sosial, terminologi yang sering dipakai itu analisis,” ujar Qodari saat berbincang bersama Pro3 Siniar, Jakarta, Kamis, 13 Agustus 2026.

Menurutnya, pemerintah juga perlu turun langsung ke berbagai daerah untuk melihat kondisi masyarakat. Pendekatan tersebut membantu pemerintah memahami situasi yang tidak selalu terlihat melalui data survei.

Qodari menjelaskan ketiga pendekatan tersebut perlu dikombinasikan untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh. Hasil survei, analisis media sosial, dan kondisi lapangan dapat saling melengkapi.

Ia mengatakan data agregat juga diperlukan dalam membaca kondisi masyarakat secara lebih menyeluruh. Data tersebut mencakup indikator dari Badan Pusat Statistik serta perkembangan ekonomi.

“Jadi saya baca hasil survei dan analisis. Kemudian sering turun ke daerah untuk mengontrol situasi dan kondisi di lapangan,” katanya.

Qodari menilai perubahan teknologi membuat bahan untuk membaca opini publik semakin beragam. Pemerintah kini tidak cukup hanya mengandalkan metode yang digunakan sebelum berkembangnya media sosial.

Menurutnya, percakapan masyarakat di media sosial menjadi sumber informasi tambahan bagi pemerintah. Analisis terhadap percakapan tersebut dapat membantu melihat respons publik terhadap berbagai isu.

Qodari menambahkan pemahaman terhadap opini publik juga membutuhkan pengamatan langsung terhadap masyarakat. Pemerintah perlu membandingkan data dengan kondisi yang ditemukan ketika turun ke lapangan.

Ia menegaskan pembacaan opini publik harus dilakukan dengan menggabungkan berbagai sumber informasi. Langkah tersebut diperlukan agar pemerintah memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi masyarakat. (Rahmania Ulfah)