Mentan Amran Bela Peternak, Korwil KPPG Surabaya Dicopot

RRI.CO.ID, Surabaya – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta Koordinator Wilayah KPPG Surabaya dicopot setelah telur peternak lokal belum terserap optimal oleh SPPG. Amran menilai kondisi tersebut menunjukkan perintah penyerapan telur peternak belum berjalan sesuai arahan pemerintah.

Keputusan tersebut disampaikan Amran dalam Rapat Koordinasi Perunggasan di Surabaya, Jawa Timur, Selasa 11 Agustus 2026. Sebelumnya, Kepala KPPG Surabaya Kusmayanti melaporkan belum adanya data penyerapan telur peternak oleh SPPG di Kota Surabaya.

Amran kemudian meminta penjelasan kepada jajaran terkait mengenai kondisi tersebut. Sejumlah SPPG disebut telah berkomunikasi dengan peternak sekitar, tetapi penyerapan belum berjalan optimal karena keterbatasan permintaan dan kebutuhan minimal telur.

Amran menegaskan kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan karena peternak membutuhkan kepastian pasar. Menurutnya, program Makan Bergizi Gratis harus memberikan manfaat kepada masyarakat sekaligus menciptakan pasar bagi peternak lokal.

"Ini bukan sebagai menteri, ini peternak, rakyat meminta keputusan. Mungkin bidang ini tidak cocok. Kamu pindah ke Kementerian Pertanian, saya terima. Demi peternak ini semua," ujar Amran.

Amran kemudian meminta Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Mayjen TNI Trenggono mencopot Koordinator Wilayah KPPG Surabaya Tiara Devi. Ia meminta posisi tersebut segera diisi personel yang dinilai mampu menjalankan tugas secara optimal.

"Pindahkan. Yang laki-laki di situ. Harus yang tangguh," tegas Amran.

Amran mengatakan pencopotan tersebut merupakan bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah. Ia menegaskan setiap arahan harus dilaksanakan hingga tingkat lapangan dan tidak berhenti pada kebijakan administratif.

Menurut Amran, SPPG harus mengutamakan pembelian telur langsung dari peternak lokal. Langkah tersebut dinilai dapat memperpendek rantai distribusi sekaligus memberikan kepastian pasar dan harga yang wajar bagi peternak.

Amran menegaskan penyerapan telur oleh SPPG bersifat wajib sesuai petunjuk teknis yang telah ditetapkan pemerintah. Karena itu, pihak yang tidak menjalankan arahan tersebut dapat dikenai tindakan tegas.

"Itu atas nama negara. Karena kenapa? Mereka belum membeli harga telur sesuai perintah dari Kepala BGN," jelas Amran.

Ia bahkan mengingatkan tindakan serupa dapat diberlakukan terhadap pihak lain apabila kembali ditemukan pelanggaran. Menurutnya, pemerintah tidak boleh memberikan ruang bagi pihak yang tidak menjalankan kebijakan di tengah kesulitan peternak.

"Mungkin nanti bukan itu saja. Kalau ada yang melakukan lagi, itu dicopot saja oleh beliau. Jangan beri ruang orang yang bermain-main di tengah kesulitan rakyat kecil," tegasnya.

Amran mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga keberlangsungan usaha peternak rakyat. Penyerapan telur melalui program MBG diharapkan menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat pasar produk peternakan lokal.

Ia menegaskan Kementerian Pertanian akan terus mengawal kepentingan peternak. Setiap kebijakan yang tidak berjalan di lapangan akan dievaluasi agar dukungan pemerintah benar-benar dirasakan peternak.