Mentan Berantas Mafia Pangan, Komnas HAM dan PPM LVRI Siap Kawal

RRI.CO.ID, Jakarta - Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman mendapat dukungan Komnas HAM dan PPM LVRI memberantas mafia pangan. Keduanya menilai penguatan tata kelola pangan penting untuk melindungi petani, konsumen, dan kepentingan masyarakat.

Dukungan tersebut disampaikan saat audiensi Amran dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Pertemuan juga dihadiri Pemuda Panca Marga (PPM) Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI).

Audiensi berlangsung di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis 27 Agustus 2026. Pertemuan membahas penguatan tata kelola pertanian dan upaya mencegah praktik yang merugikan masyarakat.

Ketua Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan pangan memiliki keterkaitan langsung dengan hak asasi manusia. Pemerintah berkewajiban memastikan pemenuhan hak dasar masyarakat, termasuk hak atas pangan.

“Selama ini konstitusi menempatkan HAM sebagai prinsip dasar yang harus dijalankan negara. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan pemenuhan HAM,” ujar Anis.

Menurut Anis, penilaian HAM dapat menjadi instrumen untuk melihat pelaksanaan kebijakan kementerian. Hal itu termasuk memastikan kebijakan pertanian memenuhi hak masyarakat atas pangan.

“Penilaian HAM ini menjadi instrumen untuk melihat sejauh mana kebijakan kementerian telah comply terhadap pemenuhan hak atas pangan,” katanya.

Anis menilai posisi sektor pertanian sangat strategis dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena itu, penguatan tata kelola pertanian perlu memastikan manfaat pembangunan dirasakan secara adil.

Sementara itu, Amran menegaskan tidak akan memberi ruang bagi pihak yang mengambil keuntungan dengan merugikan petani. Ia meminta dukungan berbagai pihak untuk memberantas praktik mafia pangan.

“Saya minta tolong, mafia-mafia ini saya bereskan. Saya sudah umumkan,” ucap Amran.

Menurut Amran, pemberantasan mafia pangan membutuhkan dukungan berbagai pihak. Persoalan pangan memiliki rantai panjang mulai produksi, distribusi, hingga sampai kepada konsumen.

“Bantu saya berantas mafia pangan. Demi bangsa ini,” kata Amran.

Kementan juga membuka kolaborasi dengan Komnas HAM untuk memperkuat tata kelola sektor pertanian. Kolaborasi tersebut diarahkan agar kebijakan pertanian tidak hanya meningkatkan produksi.

“Pertama tadi adalah Komnas HAM. Kita kolaborasi, apa saja isu-isu yang bisa kita kolaborasikan,” ujar Amran.

Dukungan serupa disampaikan PPM LVRI. Ketua PPM LVRI Berto Izaak Doko menyatakan siap mengawal langkah pemerintah memberantas praktik mafia pangan.

“Kami akan mendukung semua langkah kebijakan Pak Menteri, terutama untuk pemberantasan mafia pangan,” ujar Berto.

Berto menilai mafia pangan harus menjadi musuh bersama karena dampaknya menyentuh kepentingan petani dan konsumen. Praktik tersebut juga dinilai berkaitan dengan ketahanan pangan nasional.

Menurut Berto, dukungan PPM LVRI bukan untuk kepentingan pribadi Amran. Dukungan tersebut diberikan karena pemberantasan mafia pangan menyangkut kepentingan bangsa dan negara.

“Dengan cara apa pun, kami akan mendukung. Karena ini adalah hal yang sangat penting untuk kita lakukan,” katanya.

Melalui Patriot Pangan Mandiri, PPM LVRI juga siap menggerakkan jejaringnya di berbagai wilayah. Jejaring tersebut akan mengawal pelaksanaan program pemerintah dan persoalan sarana produksi petani.

“Kami melalui stakeholder yang ada di semua wilayah akan mengawal program yang sudah dilakukan Pak Menteri dengan baik dan benar,” kata Berto.

PPM LVRI juga siap memanfaatkan jejaring media untuk membantu menyosialisasikan kebijakan pemerintah. Keterlibatan masyarakat diharapkan membuat kebijakan pangan dapat diketahui dan diawasi lebih luas.