Kemensos dan Pemda Percepat Lahan Sekolah Rakyat

RRI.CO.ID, Jakarta – Kementerian Sosial bersama 66 pemerintah daerah mempercepat pemenuhan lahan dan persyaratan pembangunan Sekolah Rakyat permanen. Upaya ini dilakukan agar pembangunan sekolah dapat segera direalisasikan di berbagai daerah.

Pembahasan dilakukan melalui Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Gedung Aneka Bhakti, Kemensos, Jakarta, Rabu 12 Agustus 2026. Rapat berlangsung selama dua hari, 12 hingga 13 Agustus, dengan melibatkan pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, penyediaan lahan menjadi salah satu tantangan utama pembangunan Sekolah Rakyat permanen. Menurutnya, lahan yang disiapkan pemerintah daerah harus memenuhi berbagai persyaratan agar pembangunan berjalan tertib.

"Ternyata dalam praktiknya menyediakan lahan itu tidak mudah. Banyak syarat-syaratnya dan syarat-syarat ini harus kita cukupi dengan proses yang benar, tertib, sekaligus prudent, dengan kehati-hatian," kata Gus Ipul.

Ia menjelaskan, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam penyediaan lahan. Sementara pembangunan Sekolah Rakyat dilakukan secara kolaboratif bersama kementerian dan lembaga terkait.

"Ini adalah satu persembahan Bapak Presiden untuk keluarga-keluarga paling tidak mampu. Anggarannya dari APBN atas arahan Presiden," ujarnya.

Menurut Gus Ipul, pembangunan Sekolah Rakyat permanen saat ini telah berjalan di 104 titik di berbagai wilayah Indonesia. Namun, beberapa lokasi masih menghadapi kendala lahan meski anggaran pembangunan telah tersedia.

"Sudah dalam proses pembangunan di 104 titik. Memang ada beberapa kendala tanahnya tidak bisa dibangun. Padahal juga sudah punya anggaran," katanya.

Ia menyebut progres pembangunan di sejumlah daerah telah mencapai 98 hingga 99 persen. Pemerintah juga terus memastikan Sekolah Rakyat rintisan dapat berlanjut dan memperoleh fasilitas permanen.

Berdasarkan data rapat, terdapat 81 Sekolah Rakyat rintisan aktif yang tersebar di berbagai daerah. Pemerintah berupaya memastikan layanan pendidikan bagi para siswa tetap berjalan selama proses pembangunan fasilitas permanen.

Rapat koordinasi tersebut mempertemukan pemerintah daerah dengan kementerian/lembaga terkait pemenuhan persyaratan pembangunan. Di antaranya Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Perhubungan.

Gus Ipul mengatakan, berbagai persoalan tersebut perlu diselesaikan melalui koordinasi lintas instansi. Pemerintah daerah diminta tidak menyerah menghadapi kendala administratif maupun teknis di lapangan.

"Saya tahu Bapak-Ibu sekalian punya kendala di lapangan. Saya tahu Bapak-Ibu sekalian punya tantangan-tantangan tersendiri. Tapi saya yakin sebagai pemerintah kita bisa mengatasi semua itu," ujar Gus Ipul.

Ia menegaskan Sekolah Rakyat bukan sekadar pembangunan gedung baru. Program tersebut merupakan upaya pemerintah memberikan akses pendidikan yang layak bagi anak-anak dari keluarga miskin, miskin ekstrem, dan rentan.

Sekolah Rakyat dirancang sebagai satuan pendidikan berbasis asrama dengan fasilitas pendidikan dan pendukung yang lengkap. Peserta didik mendapatkan pendidikan, pengasuhan, serta pemenuhan kebutuhan dasar selama mengikuti pendidikan.

"Memutus kemiskinan tidak cukup hanya dengan memberi bantuan sesaat. Yang dibutuhkan adalah kesempatan untuk belajar dan bertumbuh," ujarnya.

Rapat tersebut diikuti 66 perwakilan daerah dari tujuh provinsi yang masih memiliki persyaratan pembangunan yang perlu dipenuhi. Ketujuh provinsi tersebut yakni Jawa Barat, Jawa Timur, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Riau.

Kemensos mendorong pemerintah daerah bersama kementerian/lembaga terkait segera menyelesaikan seluruh persyaratan pembangunan. Langkah tersebut diharapkan mempercepat realisasi Sekolah Rakyat permanen dan menjaga keberlanjutan layanan pendidikan bagi peserta didik.