Sidak Kemenhaj Jaktim, Wamenhaj Dahnil Tegaskan Sapu Bersih Penyimpangan Haji

RRI.CO.ID, Jakarta - Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak melakukan sidak Kantor Kemenhaj Jakarta Timur untuk memastikan pelayanan jemaah berjalan profesional. Sidak itu juga memperkuat komitmen Kemenhaj membersihkan tata kelola haji dari berbagai praktik penyimpangan.

Sidak tersebut berlangsung di Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Jakarta Timur pada Senin, 10 Agustus 2026. Jakarta Timur menjadi salah satu wilayah dengan jumlah jemaah haji terbesar di DKI Jakarta.

Dahnil menaruh perhatian serius terhadap temuan pemeriksaan dan pengaduan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir. Perhatian tersebut mencakup dugaan manipulasi mahram serta praktik penyimpangan dalam pelayanan haji.

Dahnil mengatakan dirinya turun langsung untuk memastikan pelayanan jemaah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Ia juga memberikan peringatan kepada seluruh jajaran agar tidak mempertahankan praktik lama yang berpotensi merugikan jemaah.

“Saya sengaja datang langsung untuk memastikan pelayanan kepada jemaah benar-benar berjalan sebagaimana mestinya. Tidak boleh ada lagi ruang bagi praktik-praktik lama yang merugikan jemaah,” kata Dahnil di Kantor Kemenhaj Jakarta Timur, Senin, 10 Agustus 2026.

Menurut Dahnil, peralihan pengelolaan penyelenggaraan haji kepada Kemenhaj menjadi momentum memperbaiki tata kelola secara menyeluruh. Perubahan tersebut mencakup kelembagaan, budaya kerja, serta peningkatan integritas aparatur dalam pelayanan.

Ia menegaskan Kemenhaj harus memiliki budaya kerja baru yang bersih, profesional, transparan, dan berorientasi pelayanan. Seluruh jajaran juga diminta menempatkan kepentingan jemaah sebagai prioritas utama dalam menjalankan tugas.

“Kemenhaj harus menjadi rumah baru dengan budaya kerja baru, yang bersih, profesional, transparan, dan melayani. Tidak boleh ada lagi ruang bagi praktik-praktik lama yang merugikan jemaah,” ujarnya.

Dahnil menyebut Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf telah memberikan arahan bersama dirinya sejak awal transformasi penyelenggaraan haji. Arahan tersebut sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap perubahan mendasar pelayanan haji.

“Pesannya jelas. Siapa yang siap berubah, mari bersama-sama membangun Kemenhaj dan memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah,” kata Dahnil.

Dahnil meminta pihak yang mempertahankan budaya lama dan memanfaatkan hak jemaah tidak berada dalam sistem Kemenhaj. Ia menilai transformasi membutuhkan komitmen aparatur terhadap integritas dan pelayanan publik.

Wamenhaj menegaskan tidak ada toleransi terhadap percaloan, manipulasi administrasi, pungutan tidak sah, maupun penyalahgunaan kewenangan. Setiap laporan masyarakat dan hasil pemeriksaan akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Dahnil juga meminta seluruh jajaran memastikan masyarakat memperoleh pelayanan mudah, transparan, adil, dan bebas praktik transaksional. Kepastian pelayanan kepada jemaah menjadi salah satu ukuran keberhasilan transformasi penyelenggaraan haji.

“Jemaah datang ke kantor Kemenhaj untuk mendapatkan pelayanan dan kepastian, bukan untuk menjadi objek transaksi. Karena itu, tidak boleh ada satu pun pihak yang mengambil keuntungan dengan mempermainkan hak jemaah,” ujar Dahnil.

Sidak tersebut menjadi bagian upaya Kemenhaj memperkuat pengawasan internal dan memastikan perubahan tata kelola dirasakan masyarakat. Kemenhaj menegaskan pelayanan jemaah harus berlandaskan profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, dan integritas.