Frans Kaisiepo: Putra Papua yang Berani Kibarkan Merah Putih saat Belanda Berkuasa

RRI.CO.ID, Jakarta - Nama Frans Kaisiepo mungkin tidak menjadi sosok pertama yang muncul, ketika masyarakat membicarakan sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Namun, bagi Papua dan sejarah Indonesia, Frans Kaisiepo merupakan salah satu tokoh penting yang perjuangannya meninggalkan jejak panjang.

Frans Kaisiepo merupakan pria kelahiran 10 Oktober 1921, di Wardo, Biak, Papua. Frans Kaisiepo tumbuh sebagai putra Papua yang memiliki perhatian besar terhadap masa depan tanah kelahirannya.

Ia kemudian, dikenal sebagai salah satu tokoh pergerakan di Papua yang secara konsisten menentang Belanda. Yakni, menentang upaya Belanda dalam mempertahankan kekuasaannya di Papua setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan.

Salah satu episode penting, terjadi tidak lama setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pada 31 Agustus 1945, Frans Kaisiepo bersama sejumlah rekan seperjuangannya menggelar pengibaran Bendera Merah Putih.

Tidak hanya itu, Frans Kaisiepo dan rekan-rekannya juga menyanyikan lagu Indonesia Raya di Papua. Hal tersebut, merupakan tindakan yang menunjukkan keberpihakannya kepada Indonesia ketika Papua masih berada dalam pengaruh Belanda.

Perjuangan tersebut tidak berhenti pada simbol-simbol kebangsaan, Frans Kaisiepo kemudian memilih jalur politik dan diplomasi. Keputusan itu, guna menyuarakan masa depan Papua sekaligus menentang berbagai kepentingan Belanda yang berusaha mempertahankan pengaruhnya di kawasan tersebut.

Menolak Papua Dijadikan Bagian Negara Indonesia Timur

Pada Juli 1946, Frans Kaisiepo hadir dalam Konferensi Malino di Sulawesi Selatan sebagai salah satu tokoh dari Papua. Ia tercatat, sebagai satu-satunya putra Papua yang hadir dalam konferensi tersebut.

Dalam Konferensi Malino, ia mengambil sikap berbeda terhadap gagasan politik yang dirancang Belanda untuk wilayah Indonesia bagian timur. Secara tegas, Frans Kaisiepo menolak gagasan yang menempatkan Papua sebagai bagian dari Negara Indonesia Timur.

Sikap tersebut, memperlihatkan pandangan Frans Kaisiepo bahwa masa depan Papua tidak semestinya ditentukan oleh kekuatan kolonial dari luar. Melainkan, harus memiliki ruang bagi orang Papua sendiri untuk menentukan arah kehidupan politik dan pemerintahannya.

Di Konferensi Malino pula Frans Kaisiepo mengusulkan penggunaan nama 'Irian' untuk menggantikan sebutan Papua. Nama tersebut, kemudian menjadi bagian penting dari sejarah politik Papua dan sempat digunakan secara resmi oleh pemerintah Indonesia.

Frans juga dikenal sebagai tokoh yang aktif membangun gerakan politik pro-Republik di Papua. Pada 10 Juli 1946, ia mendirikan Partai Indonesia Merdeka.

Partai tersebut, menjadi salah satu kendaraan perjuangan Frans Kaisiepo dalam mempertahankan gagasan kemerdekaan. Sekaligus, keterikatan Papua dengan Republik Indonesia.

Menolak Dikte Belanda, Dipenjara hingga 1961

Konsistensi Frans Kaisiepo dalam menentang kepentingan Belanda, membuatnya menghadapi konsekuensi politik yang berat. Tepatnya, ketika dirinya ditunjuk menjadi wakil Belanda untuk wilayah Nugini dalam Konferensi Meja Bundar.

Saat itu, Frans menolak, karena tidak ingin menerima posisi yang menurutnya akan membuat dirinya berada di bawah arahan pemerintah kolonial Belanda. Penolakan tersebut, membuat Frans Kaisiepo kemudian menjadi tahanan politik dan menjalani masa penahanan sejak 1954 hingga 1961.

Meski harus menghadapi tekanan selama bertahun-tahun, sikap politiknya terhadap masa depan Papua tidak berubah. Setelah keluar dari tahanan, Frans kembali terlibat dalam perjuangan politik yang berkaitan dengan penyatuan Papua dengan Indonesia.

Sejalan dengan Trikora

Ketika Presiden Soekarno mencanangkan Tri Komando Rakyat (Trikora) pada 19 Desember 1961, perjuangan politik untuk mengakhiri kekuasaan Belanda di Papua memasuki fase baru. Frans Kaisiepo berada dalam barisan tokoh yang mendukung perjuangan tersebut dan membantu pergerakan sukarelawan Indonesia ke wilayah Papua.

Jalan menuju perubahan status Papua kemudian memasuki babak diplomatik, Perjanjian New York ditandatangani pada 15 Agustus 1962.

Hal itu, mengatur proses pengalihan administrasi wilayah Papua dari Belanda melalui 'United Nations Temporary Executive Authority'. Sebelum akhirnya, administrasi diserahkan kepada Indonesia pada 1 Mei 1963.

Peristiwa tersebut menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah panjang hubungan Papua dengan Indonesia. Bagi Frans Kaisiepo, perjuangan yang telah ia jalani sejak masa mudanya kemudian berlanjut melalui pengabdian di pemerintahan dan lembaga negara.

Dari Papua untuk Indonesia

Frans Kaisiepo kemudian dipercaya memegang sejumlah posisi penting dalam pemerintahan. Ia menjabat sebagai Gubernur Irian Barat pada 1964 hingga 1973.

Setelah itu, ia tetap aktif dalam kehidupan kenegaraan, termasuk sebagai anggota lembaga negara yang mewakili kepentingan Papua. Warisan terbesar Frans Kaisiepo,.terletak pada konsistensinya memperjuangkan masa depan Papua menurut keyakinan politik yang ia pegang.

Ia tidak hanya tercatat dalam sejarah sebagai tokoh yang memperjuangkan integrasi Papua dengan Indonesia. Tetapi juga, sebagai putra Papua yang membawa aspirasi tanah kelahirannya ke panggung politik nasional.

Frans Kaisiepo meninggal dunia pada 10 April 1979 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cendrawasih. Puluhan tahun setelah wafatnya, negara memberikan penghormatan lebih tinggi dengan menetapkannya sebagai Pahlawan Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 077/TK/1993.

Namanya kemudian diabadikan pada sejumlah fasilitas penting, termasuk Bandar Udara Frans Kaisiepo di Biak. Dan juga kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Frans Kaisiepo.

Sosoknya juga diabadikan dalam mata uang rupiah, yakni pecahan Rp10.000 Tahun Emisi 2016. Hal itu, sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa pahlawan nasional asal Papua tersebut.

Bank Indonesia secara resmi mencantumkan Frans Kaisiepo sebagai gambar utama pada bagian depan uang kertas Rp10.000 Tahun Emisi 2016. Uang tersebut mulai berlaku dan diedarkan pada 19 Desember 2016, bertepatan dengan momentum peringatan Hari Bela Negara.

Bagi keluarga, perjuangan Frans Kaisiepo tidak hanya berkaitan dengan persoalan politik dan integrasi wilayah. Istrinya, Maria Magdalena Kaisiepo, pernah menggambarkan harapan sang pahlawan terhadap kemajuan masyarakat Papua.

“Bapak sudah hidup tenang di surga. Karena harapan cita-citanya untuk membangun pendidikan orang asli Papua telah direalisasikan Pemerintah Provinsi Papua saat ini," kata Maria Magdalena.

Sumber:

• Antara

• DJP Kemenkeu

• Bank Indonesia.