RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah tengah menyiapkan skema Biodiversity Credit sebagai instrumen pembiayaan baru bagi pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. Demikian disampaikan Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat.

Menurutnya, instrumen tersebut diharapkan dapat memperkuat pendanaan konservasi sekaligus mendorong keterlibatan berbagai pihak dalam menjaga kelestarian alam. Instrumen tersebut akan memiliki nilai ekonomi yang terukur serta didukung mekanisme yang berintegritas.

Skema ini diharapkan dapat memperkuat pendanaan konservasi dengan melibatkan sektor usaha dan jasa keuangan. “Salah satu target nasional dalam Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) adalah skema pendanaan dengan berbagai pihak,” ucap Jumhur, dalam acara ESG Awards 2026, di Jakarta, Kamis, 6 Agustus 2026.

Pemerintah juga akan menata aspek akses, investasi, pembagian manfaat, dan nilai ekonomi keanekaragaman hayati. Langkah tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin keadilan bagi pihak yang terlibat dalam pemanfaatan sumber daya hayati.

Ia menambahkan, sektor usaha dan jasa keuangan memiliki peran penting dalam menjembatani kebutuhan pendanaan konservasi. Utamanya melalui penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

Menurutnya, penerapan ESG dapat mendorong investasi yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Ia menilai investor kini tidak hanya mempertimbangkan kemampuan perusahaan dalam mengelola risiko.

Investor juga melihat kontribusi perusahaan dalam memulihkan lingkungan dan menciptakan dampak positif bagi keberlanjutan. Jumhur menilai kepatuhan terhadap tata kelola lingkungan yang baik akan memperkuat reputasi perusahaan serta mengurangi risiko praktik greenwashing.

Sementara itu, minat investor terhadap produk investasi berbasis ESG kini terus meningkat. Hal ini disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi.

Menurutnya, sebagian investor bersedia memperoleh imbal hasil yang sedikit lebih rendah selama investasi menerapkan prinsip ESG. Namun, ia mengingatkan tingginya minat tersebut juga membuka peluang munculnya praktik greenwashing, social washing, maupun impact washing.

“Jangan sampai terkena produk-produk investasi yang greenwashing, misalnya social washing atau impact washing. Ini harus kita cermati, apalagi di OJK kita mempunyai mandat mengatur, mengawasi sektor jasa keuangan, ada aspek pelindungan,” ucap Friderica.