RRI.CO.ID, Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13 ribu dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, angka tersebut merupakan jumlah dapur yang telah masuk dalam basis data BGN dengan tingkat kesiapan yang berbeda-beda.

Sudaryono mengatakan, lebih dari 13 ribu dapur yang tercatat saat ini masih berada dalam berbagai tahapan verifikasi. Pemerintah terlebih dahulu mencocokkan data tersebut dengan wilayah yang memiliki prevalensi stunting tinggi sebelum menentukan operasional dapur.

"Jadi sempat ramai seolah-olah kita membuka sekitar 13 ribu dapur. Bukan. Sudah ada di data kita sekitar 13 ribu lebih dapur yang statusnya berbeda-beda. Ada yang masih berproses, ada juga yang sudah selesai," kata Sudaryono usai Rapat Koordinasi Terbatas Perbaikan Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta, Kamis 6 Agustus 2026.

Ia menjelaskan, BGN telah melakukan pemadanan data dapur dengan data prevalensi stunting milik Kementerian Kesehatan. Langkah tersebut dilakukan agar operasional dapur diprioritaskan di daerah yang paling membutuhkan layanan MBG.

Dari hasil pemetaan tersebut, sekitar 1.700 dapur dinyatakan siap beroperasi. Pemerintah menargetkan sekitar 300 dapur mulai diaktifkan secara bertahap pada pekan depan.

"Dari data overlay tadi ada 1.700 dapur yang sudah siap. Insya Allah minggu depan kita ada sekitar 300-an kita aktivasi," ujarnya.

Menurut Sudaryono, aktivasi tahap awal diprioritaskan di wilayah dengan angka stunting tinggi dan akses pelayanan yang masih terbatas. Wilayah tersebut meliputi Papua, Nusa Tenggara Timur, Nias, Maluku, dan Maluku Utara.

Selain kesiapan dapur, BGN juga terus melakukan penyisiran data penerima manfaat agar pelaksanaan MBG berjalan lebih tepat sasaran. Proses tersebut dilakukan bersamaan dengan verifikasi kesiapan dapur di berbagai daerah.

Sudaryono turut mengingatkan masyarakat agar tidak mempercayai pihak-pihak yang mengaku dapat membantu pengajuan atau mempercepat proses penetapan dapur MBG. Ia menegaskan seluruh proses dilakukan melalui sistem yang transparan tanpa perantara.

"Kalau ada orang mengaku bisa membantu, saya pastikan bohong. Semua kita by system dan semuanya transparan," tegasnya.

Rapat Koordinasi Terbatas yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan itu juga membahas percepatan pelaksanaan MBG, termasuk penyelesaian layanan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), sinkronisasi data penerima manfaat, serta perbaikan tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).