Pemerintah Targetkan Jargas Capai 1,45 Juta Sambungan Rumah hingga 2029
- 05 Agt 2026 13:20 WIB
- Pusat Pemberitaan
RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah menargetkan pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga (Jargas) mencapai 1,45 juta sambungan rumah hingga 2029. Program tersebut menjadi bagian strategi memperluas akses energi bersih sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari mengatakan pembangunan Jargas dijalankan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG. "Jargas merupakan langkah strategis pemerintah untuk membuat pasokan energi Indonesia lebih mandiri dan stabil," kata Qodari dalam konferensi pers di Kantor Bakom RI, Jakarta, Rabu, 5 Agustus 2026.
Qodari menjelaskan, pembangunan Jargas masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Pelaksanaan program berada di bawah koordinasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Berdasarkan data Kementerian ESDM Senin, 3 Agustus 2026, pembangunan Jargas 2025-2026 menargetkan 119.379 sambungan rumah. Target tersebut tersebar di 15 kabupaten dan kota serta kini memasuki tahap penyelesaian konstruksi.
Pemerintah juga mulai membangun Jargas tahap pertama di Kabupaten Cirebon dengan target 41.043 sambungan rumah. Proyek tersebut mencakup empat kecamatan, yakni Gempol, Palimanan, Dukupuntang, dan Depok.
Secara kumulatif hingga 2025, pemerintah telah membangun 949.008 sambungan rumah di berbagai daerah. Sebanyak 703.308 sambungan didanai APBN dan 245.700 sambungan berasal dari pendanaan non-APBN.
Selanjutnya, pemerintah menargetkan pembangunan 959.232 sambungan rumah pada periode 2026-2028. Program tersebut diprioritaskan di Kabupaten Bogor, Depok, Bekasi, Cirebon, Tangerang, Lamongan, Pasuruan, dan Jombang.
"Secara total, pembangunan Jargas tahun 2025 hingga 2029 diproyeksikan mencapai 1.450.000 sambungan rumah," ujar Qodari. Ia mengatakan pemerintah menyiapkan tiga skema pendanaan, yaitu pendanaan dari APBN, kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), dan investasi BUMN.
Qodari mengatakan pemerintah memastikan kesiapan pasokan gas domestik sebelum pembangunan dilakukan. Kesiapan tersebut meliputi sumber gas, kebutuhan pelanggan, kesinambungan pasokan, serta jaringan transmisi dan distribusi.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....