LPG ke Kompor Listrik, Masyarakat Harap Kepastian Pasokan PLN

Masyarakat berharap rencana pemerintah yang kembali menggulirkan program konversi dari kompor gas LPG ke kompor listrik induksi, diiringi dengan kepastian pasokan listrik dari PLN.

Haryanto, dari Kutai Barat, menyampaikan kekhawatirannya pasokan listrik bermasalah jika melihat belakangan ini aliran listrik mati bergiliran di berbagai daerah. “Sebelum program ini berjalan 2027, pemerintah harus meyakinkan masyarakat mengenai kepastian aliran listriknya,” katanya dalam perbincangan dengan RRI pro 3, Sabtu (20/6/2026).

Menurutnya, jangan sampai nanti pasokan LPG 3 kg dibatasi, karena ada pengurangan impor LPG karena konversi kompor listrik, tapi pasokan listrinya terganggu. “LPG pasti akan semakin mahal nanti jika pasokannya dibatasi, jadi jangan sampai konversi ini menjadi beban baru masyarakat,” tambahnya.

Rifanto dari Gorontalo menyampaikan hal yang sama dengan Haryanto. Rifan menegaskan, dirinya sebagai masyarakat akan mengikuti kebijakan pemerintah, namun pemerintah juga harus meyakinkan masyarakat.

“Pertama soal kepastian kemampuan pemerintah menjamin aliran listrik, terutama untuk daerah sasaran konversi. Kedua, pasokan LPG jangan terhambat dan harganya tidak mahal, sehingga masyarakat punya cadangan untuk memasak jika aliran listrik mati,” katanya pada RRI Pro 3.

Sebelumnya, Kementerian ESDM mengusulkan anggaran sebesar Rp815,56 miliar untuk merealisasikan transisi energi yang rencananya akan berjalan pada 2027. Program ini digadang-gadang mampu menghemat biaya jangka panjang negara dengan mengurangi ketergantungan impor LPG yang mencapai 80 persen dari kebutuhan nasional.

Langkah ini juga sebagai upaya mengurangi beban subsidi APBN yang mencapai lebih dari Rp120 triliun per tahun. Pemerintah memfokuskan model kompor yang sesuai untuk pengguna golongan bawah, termasuk masyarakat di tingkat kecamatan dan pedesaan.

Pemerintah menargetkan prioritas penggunaan kompor listrik induksi tersebut untuk rumah tangga berdaya di bawah 900 VA. Pemerintah memastikan program akan dilakukan secara matang agar tidak membebani masyarakat, khususnya terkait biaya penggunaan daya listrik.