RRI.CO.ID, Jakarta - Kemerdekaan Indonesia lahir melalui perjuangan panjang menghadapi penjajahan dan tekanan bangsa asing. Perlawanan tersebut berkembang dari gerakan bersenjata menuju perjuangan terorganisasi pada awal abad ke-20.

Perubahan strategi itu ditandai kelahiran Budi Utomo pada 1908, kemudian disusul berbagai organisasi nasional. Gerakan tersebut menumbuhkan persatuan sekaligus memperkuat tuntutan kemerdekaan Indonesia.

Memasuki akhir pendudukan Jepang, perjuangan kemerdekaan kemudian memasuki tahap persiapan kelembagaan. Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia lebih dahulu menyusun dasar negara dan rancangan konstitusi.

Setelah badan tersebut dibubarkan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dibentuk untuk melanjutkan pekerjaannya. Panitia itu kemudian berperan penting membangun pemerintahan Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan.

Berikut sejarah PPKI, mulai pembentukan, susunan anggota, tugas, hingga hasil persidangannya, dirangkum dari sejumlah sumber.

Pembentukan PPKI

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dikenal dalam bahasa Jepang sebagai Dokuritsu Junbi Inkai. PPKI dibentuk pada 7 Agustus 1945 setelah Jepang membubarkan BPUPKI.

Pembentukan tersebut berlangsung ketika kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik semakin terlihat. Kondisi itu sekaligus membuka peluang lebih besar bagi bangsa Indonesia memperjuangkan kemerdekaan.

Sebelumnya, Perdana Menteri Jepang Kuniaki Koiso menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia pada 7 September 1944. Janji tersebut muncul ketika posisi Jepang semakin terdesak menghadapi pasukan Sekutu.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah pendudukan Jepang membentuk BPUPKI pada 1 Maret 1945. Badan itu kemudian diresmikan bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Hirohito, 29 April 1945.

BPUPKI dipimpin Radjiman Wedyodiningrat dengan Raden Pandji Soeroso dan Ichibangase Yosio sebagai wakil. Badan tersebut beranggotakan 67 orang, termasuk tujuh perwakilan Jepang tanpa hak suara.

Sidang pertama BPUPKI berlangsung pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Sidang itu membahas gagasan dasar negara dari Mohammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno.

Pada kesempatan tersebut, Soekarno memperkenalkan istilah Pancasila untuk lima dasar negara. Karena itu, tanggal 1 Juni kemudian diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila.

Setelah sidang pertama, dibentuk Panitia Sembilan untuk merumuskan kembali berbagai usulan. Panitia tersebut menghasilkan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945.

Sidang kedua BPUPKI berlangsung pada 10 hingga 17 Juli 1945. Pembahasannya meliputi wilayah negara, kewarganegaraan, ekonomi, pendidikan, dan rancangan Undang-Undang Dasar.

Setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPKI dibubarkan pada 7 Agustus 1945. Pada hari yang sama, PPKI dibentuk untuk menyiapkan langkah menuju kemerdekaan.

PPKI kemudian diresmikan Jenderal Hisaichi Terauchi di Dalat, Vietnam, pada 9 Agustus 1945. Pertemuan tersebut dihadiri Soekarno, Mohammad Hatta, dan Radjiman Wedyodiningrat.

Dalam pertemuan itu, Jepang menyampaikan rencana pemberian kemerdekaan kepada Indonesia. Namun, perkembangan perang kemudian mempercepat langkah bangsa Indonesia menentukan nasibnya sendiri.

Peristiwa Menjelang Proklamasi

Setelah kembali dari Vietnam, Soekarno dan Hatta menghadapi desakan golongan muda. Mereka meminta proklamasi segera dilakukan tanpa menunggu keputusan pemerintah Jepang.

Desakan itu semakin kuat setelah Jepang menyerah kepada Sekutu pada 15 Agustus 1945. Golongan muda menilai momentum tersebut harus digunakan untuk menyatakan kemerdekaan.

Perbedaan pandangan kemudian memicu Peristiwa Rengasdengklok pada 16 Agustus 1945. Soekarno dan Hatta dibawa menuju Rengasdengklok agar terbebas dari pengaruh Jepang.

Sementara itu, Achmad Soebardjo melakukan perundingan dengan golongan muda di Jakarta. Ia akhirnya menjamin proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan selambatnya keesokan hari.

Setelah kesepakatan tercapai, Soekarno dan Hatta kembali menuju Jakarta. Perumusan teks proklamasi kemudian berlangsung di kediaman Laksamana Tadashi Maeda.

Naskah tersebut disusun Soekarno, Mohammad Hatta, dan Achmad Soebardjo. Sayuti Melik kemudian mengetiknya dengan sejumlah perubahan sebelum dibacakan kepada masyarakat.

Proklamasi kemerdekaan akhirnya dikumandangkan di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56, Jakarta. Peristiwa bersejarah itu berlangsung pada Jumat, 17 Agustus 1945.

Anggota dan Struktur PPKI

Pada awal pembentukannya, PPKI memiliki 21 anggota dari berbagai wilayah Indonesia. Susunan tersebut dirancang untuk mewakili keragaman daerah dan kelompok masyarakat.

Soekarno ditunjuk sebagai ketua, sedangkan Mohammad Hatta menjadi wakil ketua. Keduanya memimpin persiapan ketatanegaraan setelah Indonesia menyatakan kemerdekaan.

Anggota lainnya mencakup Soepomo, Radjiman Wedyodiningrat, Raden Pandji Soeroso, dan Soetardjo Kartohadikoesoemo. Terdapat pula Abdul Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, dan Otto Iskandardinata.

Perwakilan daerah meliputi Teuku Mohammad Hasan, Johannes Latuharhary, Sam Ratulangi, dan I Gusti Ketut Pudja. Sementara itu, Yap Tjwan Bing mewakili masyarakat keturunan Tionghoa.

Tanpa persetujuan Jepang, PPKI kemudian menambahkan enam anggota setelah kemerdekaan diproklamasikan. Langkah tersebut menegaskan panitia mulai bergerak sebagai lembaga nasional Indonesia.

Tambahan anggota terdiri atas Achmad Soebardjo, Sayuti Melik, Ki Hadjar Dewantara, dan Kasman Singodimedjo. Dua anggota lainnya adalah Iwa Koesoemasoemantri dan Wiranatakoesoema.

Dengan penambahan tersebut, jumlah anggota PPKI berkembang menjadi 27 orang. Susunan baru sekaligus memperluas keterwakilan dalam proses pembentukan pemerintahan nasional.

Tugas Utama PPKI

PPKI bertugas melanjutkan hasil kerja BPUPKI setelah badan tersebut dibubarkan. Fokus utamanya adalah menyiapkan dasar ketatanegaraan bagi negara Indonesia yang baru merdeka.

Tugas pertama mencakup penyusunan dan pengesahan konstitusi negara. Konstitusi diperlukan untuk mengatur sistem pemerintahan, lembaga negara, serta hubungan antarkekuasaan.

PPKI juga bertugas mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara. Rumusannya tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Selain itu, PPKI mempersiapkan pembentukan pemerintahan nasional setelah proklamasi. Panitia tersebut menentukan presiden, wakil presiden, kementerian, dan perangkat pemerintahan lainnya.

Tugas berikutnya adalah mengatur pembagian wilayah Indonesia ke dalam beberapa provinsi. Pembagian itu diperlukan agar pemerintahan daerah dapat segera bekerja setelah kemerdekaan.

PPKI juga membantu proses pemindahan kekuasaan dari pemerintah pendudukan Jepang kepada Indonesia. Seluruh langkah tersebut diarahkan menjaga kelangsungan pemerintahan dan ketertiban nasional.

Sidang Pertama PPKI

PPKI menggelar sidang pertama di Pejambon, Jakarta, pada 18 Agustus 1945. Sidang tersebut berlangsung sehari setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan.

Sebelum sidang dimulai, Mohammad Hatta membahas perubahan rumusan Piagam Jakarta bersama sejumlah tokoh Islam. Pembahasan dilakukan untuk menjaga persatuan masyarakat dengan latar agama berbeda.

Kalimat mengenai kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya kemudian dihapus. Rumusan sila pertama akhirnya berubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa.

Setelah mencapai kesepakatan, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Pengesahan tersebut sekaligus menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

Sidang juga memilih Soekarno sebagai Presiden dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Penetapan keduanya dilakukan berdasarkan usulan Otto Iskandardinata.

Selain itu, PPKI membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas presiden. Lembaga tersebut bekerja sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Sidang Kedua PPKI

Sidang kedua berlangsung pada 19 Agustus 1945 dengan fokus membangun struktur pemerintahan. Pertemuan itu menghasilkan pembagian wilayah dan pembentukan kementerian pertama Indonesia.

PPKI membagi wilayah Indonesia menjadi delapan provinsi. Masing-masing provinsi dipimpin gubernur yang ditetapkan dalam sidang tersebut.

Delapan wilayah itu meliputi Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Wilayah lainnya adalah Sunda Kecil, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku.

Teuku Mohammad Hasan ditunjuk memimpin Sumatera, sedangkan Soetardjo Kartohadikoesoemo memimpin Jawa Barat. Raden Pandji Soeroso dipercaya memimpin Jawa Tengah.

Raden Mas Tumenggung Ario Soerjo menjadi Gubernur Jawa Timur. Sementara itu, I Gusti Ketut Pudja ditetapkan sebagai Gubernur Sunda Kecil.

Pangeran Mohammad Noor memimpin Kalimantan, sedangkan Sam Ratulangi menjadi Gubernur Sulawesi. Johannes Latuharhary kemudian dipercaya memimpin Provinsi Maluku.

Sidang tersebut juga membentuk 12 kementerian dan empat menteri negara. Langkah itu memberikan fondasi awal bagi pelaksanaan pemerintahan Indonesia.

Sidang Ketiga PPKI

Sidang ketiga PPKI berlangsung pada 22 Agustus 1945. Pembahasannya difokuskan pada kelembagaan politik dan keamanan negara yang baru berdiri.

Salah satu keputusannya adalah membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Lembaga tersebut bertugas membantu presiden sebelum terbentuknya parlemen hasil pemilihan umum.

PPKI juga merencanakan pembentukan Partai Nasional Indonesia sebagai partai tunggal. Namun, rencana tersebut kemudian tidak dilanjutkan karena mempertimbangkan perkembangan politik.

Keputusan lainnya adalah membentuk Badan Keamanan Rakyat. Organisasi itu menjadi cikal bakal pembentukan Tentara Nasional Indonesia pada masa berikutnya.

Melalui tiga sidang tersebut, PPKI berhasil membentuk dasar pemerintahan dalam waktu singkat. Keputusannya mencakup konstitusi, kepemimpinan negara, wilayah, kementerian, dan keamanan.

Peran tersebut menjadikan PPKI bagian penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Panitia itu membantu mengubah proklamasi menjadi pemerintahan yang memiliki struktur dan dasar hukum.