Dari Rotterdam Menuju Pemerintahan

Rencana Sumitro dan Peran Negara

Perjalanan intelektual Sumitro bermula ketika keluarganya mengirimnya ke Rotterdam, Belanda, pada 1935. Seluruh biaya pendidikan ditanggung keluarga yang disebutnya telah memberikan pengorbanan besar.

Saat itu, beasiswa umumnya tersedia bagi tentara atau calon pengkaji Indonesia untuk kepentingan kolonial. Sumitro menolak jalur tersebut karena tidak ingin bekerja bagi pemerintah Belanda.

Ia juga tidak memilih pendidikan hukum di Batavia maupun teknik di Bandung. Pilihannya akhirnya jatuh kepada ekonomi, meskipun filsafat dan sastra lebih dahulu menarik perhatiannya.

Ketertarikan terhadap perjuangan tumbuh setelah Sumitro membaca karya penulis Prancis, André Malraux. Dua karya itu membahas pemberontakan dan revolusi melalui Les Conquérants serta La Condition Humaine.

Dari bacaan tersebut, Sumitro mulai mencari penyebab rakyat Indonesia terus mengalami penindasan kolonial. Meski ingin berjuang, ia menolak pendekatan yang hanya berlandaskan emosi dan ideologi.

Ekonomi kemudian memberinya cara berpikir terukur, terencana, dan berpijak pada fakta. Menurutnya, setiap masalah harus dikenali sebelum riset dan analisis digunakan menemukan jawaban.

Melalui pendekatan itu, Sumitro ingin memahami pembagian masyarakat kolonial ke dalam tiga kelas. Pertanyaan tersebut memperkuat keyakinannya bahwa ekonomi dapat membantu membedah akar ketidakadilan.

Proses belajarnya berlangsung luas dengan membaca Karl Marx, F.W. Taussig, John Maynard Keynes, dan Alvin Hansen. Ia juga mempelajari Edward Chamberlin untuk memahami pihak yang mengendalikan mekanisme pasar.

Sumitro sempat kesulitan memahami General Theory karya Keynes ketika menempuh pendidikan. Pemahamannya kemudian berkembang setelah membaca pembahasan ekonomi Keynesian melalui karya Alvin Hansen.

Pada usia 25 tahun, Sumitro menyelesaikan disertasi The People's Credit System during the Depression pada 1943. Penelitian itu menelaah perekonomian pedesaan Jawa ketika masyarakat menghadapi tekanan berat.

Melalui kajiannya, Sumitro membantah klaim Belanda bahwa masyarakat tetap bertahan melalui pekerjaan informal. Ia menemukan pengangguran terselubung, pekerjaan berkualitas rendah, dan penurunan pendapatan riil.

Keadaan tersebut juga terlihat ketika orang tuanya harus menopang kehidupan banyak anggota keluarga. Pengalaman itu memperkuat perhatiannya terhadap produktivitas, pekerjaan, dan pendapatan riil masyarakat.

Temuan tersebut sekaligus menggugat anggapan bahwa kemiskinan muncul karena kebudayaan masyarakat Indonesia. Baginya, persoalan itu berkaitan dengan teknologi, perang, revolusi, dan ketimpangan struktural.

Berbekal pandangan tersebut, Sumitro memasuki pemerintahan pada masa Demokrasi Parlementer. Ketika itu, kabinet mudah berganti karena kekuasaan pemerintah sangat bergantung kepada parlemen.

Meskipun kabinet silih berganti, keahlian Sumitro membuatnya tetap dipercaya memegang jabatan strategis. Pada usia 33 tahun, ia menjadi Menteri Perdagangan dan Industri dalam Kabinet Mohammad Natsir.

Jabatan tersebut diembannya sepanjang 1950 hingga 1951 sebelum pemerintahan kembali berganti. Selanjutnya, Sumitro menjadi Menteri Keuangan dalam Kabinet Wilopo selama 1952 hingga 1953.

Kepercayaan serupa kembali diterimanya dalam Kabinet Burhanuddin Harahap pada 1955 hingga 1956. Perjalanan itu memperlihatkan pengaruh Sumitro melintasi pemerintahan dengan kepentingan politik berbeda.

Kecakapannya juga terlihat ketika seorang warga Amerika Serikat memuji kemampuan bahasa Inggrisnya. Orang tersebut mengira Sumitro pernah berkuliah di Amerika, padahal ia justru pernah mengajar di sana.

Membangun Fakultas Ekonomi UI

Pengalaman dalam pemerintahan kemudian membuka ruang bagi Sumitro menjalankan gagasan ekonominya. Pada April 1951, ia mencetuskan Program Urgensi Perekonomian atau Rencana Sumitro.

Kebijakan tersebut diarahkan mengubah industri rakyat menjadi kegiatan usaha modern berskala lebih besar. Pemerintah dirancang memberikan modal kepada pengolah kulit, pelebur tembaga, dan pelaku produktif lainnya.

Bantuan tersebut diharapkan meningkatkan kapasitas produksi sekaligus memperkuat posisi pengusaha kecil. Dalam jangka panjang, Sumitro ingin mendorong peralihan ekonomi pedesaan menuju sektor nonpertanian.

Peralihan itu menjadi bagian dari diversifikasi produksi dan pembangunan industri nasional. Namun, Rencana Sumitro tidak berlanjut karena administrasi publik saat itu dinilai masih lemah.

Walaupun pelaksanaannya tersendat, gagasan tersebut meninggalkan pengaruh besar bagi kebijakan berikutnya. Emil Salim bahkan menyebut Sumitro sebagai tokoh yang memperkenalkan ekonomi makro di Indonesia.

Sumitro sendiri tidak pernah menempatkan dirinya sebagai arsitek utama perekonomian nasional. Ia menganggap perannya sebatas menyediakan bahan bagi perancang kebijakan yang datang kemudian.

Pandangan mengenai pembangunan semakin jelas melalui kuliah umumnya pada 1953. Sumitro menegaskan negara berkembang tidak dapat menyerahkan seluruh urusan ekonomi kepada pasar.

Karena itu, pemerintah harus aktif menentukan arah produksi, industri, dan investasi nasional. Kehadiran negara diperlukan untuk mengubah struktur ekonomi yang timpang dan tertinggal.

Gagasan tersebut juga tercermin melalui Program Benteng pada dekade 1950-an. Program itu memberikan kredit dan lisensi kepada pengusaha pribumi agar mampu tumbuh serta bersaing.

Akan tetapi, pelaksanaannya kembali menghadapi persoalan yang tidak sederhana. Sejumlah penerima fasilitas justru menjual lisensi impor kepada pengusaha keturunan Tionghoa.

Akibatnya, Program Benteng belum berhasil melahirkan kelompok pengusaha lokal yang benar-benar mandiri. Persoalan tersebut kembali menunjukkan lemahnya pengawasan dan administrasi pemerintahan saat itu.

Perhatian Sumitro kemudian menjangkau persoalan pangan dan pembangunan pertanian. Ia menekankan keseimbangan produksi, pertumbuhan industri, dan jumlah penduduk untuk mencapai swasembada.

Pada investasi asing, Sumitro tetap menghendaki keterlibatan kuat pemerintah dalam perusahaan luar negeri. Negara perlu hadir melalui saham, manajemen, pengembangan sumber daya, dan perekrutan tenaga lokal.

Pandangan itu kemudian terlihat dalam Undang-Undang Penanaman Modal Asing yang berlaku sejak 1967. Kebijakan tersebut menjadi pintu masuk investasi asing pada awal pemerintahan Orde Baru.

Saat menjadi Menteri Perdagangan pada 1968, Sumitro melarang impor mobil mewah. Setahun kemudian, pemerintah membatasi modal asing melalui pemberian lisensi produksi otomotif.

Seluruh perakitan kendaraan harus dijalankan perusahaan Indonesia, meskipun menggunakan lisensi produsen asing. Tujuannya memperkuat industri lokal sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap barang impor.

Bagi Sumitro, manufaktur mampu mengubah struktur perekonomian secara lebih menyeluruh. Sektor itu diyakini mendorong pertanian, keterampilan, produktivitas, pengetahuan, dan penciptaan pekerjaan.

Oleh sebab itu, kebijakan publik harus diarahkan mengatasi ketimpangan struktural melalui campur tangan pemerintah. Pendekatan tersebut membedakannya dari pandangan yang menyerahkan pembangunan sepenuhnya kepada pasar.

PRRI, Intelijen Amerika, dan Pengasingan

Perdebatan kebijakan tidak menghentikan perhatian Sumitro terhadap pembangunan pendidikan ekonomi. Sepulang dari Belanda, ia diminta Suhadi Mangkusuwondo memimpin Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Sumitro dianggap sebagai sosok paling memenuhi kualifikasi untuk membangun fakultas tersebut. Namun, tugasnya berat karena banyak akademisi Belanda meninggalkan Indonesia setelah ketegangan mengenai Papua.

Ia harus mengisi kekurangan pengajar, menyusun kurikulum, mencari gedung, dan membangun lembaga pendukung. Dalam bayangannya, fakultas tersebut perlu berkembang seperti London School of Economics.

Sumitro pernah mengikuti sejumlah kursus singkat di perguruan tinggi Inggris tersebut. Ia kemudian mendorong kurikulum ekonomi pembangunan yang lebih dekat dengan persoalan Indonesia.

Langkah itu menghadapi kendala pendanaan dari pemerintah maupun British Council. Ketika kebuntuan muncul, Ford Foundation kemudian menjadi pilihan untuk mendukung pengembangan fakultas.

Pada Mei 1956, Universitas California, Berkeley menandatangani kerja sama dengan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Kesepakatan itu membuka jalan bagi penguatan pendidikan ekonomi melalui jejaring internasional.

Ford Foundation kemudian menyediakan dua juta dolar Amerika Serikat untuk mendukung program tersebut. Nilainya disebut sekitar Rp32,5 miliar berdasarkan perhitungan sumber pada 2025.

Dana tersebut digunakan menghadirkan pengajar, memperkuat institusi, dan memberikan beasiswa kepada mahasiswa Indonesia. Dukungan itu kemudian melahirkan jaringan ekonom yang berpengaruh dalam pemerintahan.

Sumitro juga mendirikan Lembaga Penelitian Ekonomi dan Masyarakat berdampingan dengan fakultas. Lembaga itu menjadi laboratorium bagi ekonom muda untuk mengembangkan dan menyempurnakan kebijakan.

Hubungan Sumitro dengan Amerika Serikat sebenarnya telah berkembang sejak dekade 1940-an. Saat menjadi pejabat, ia beberapa kali bertemu pebisnis dan perwakilan pemerintah Amerika Serikat.

Indonesia membutuhkan dukungan sebelum dan sesudah Agresi Militer Belanda II. Pada saat bersamaan, Amerika Serikat mencari mitra strategis untuk membendung pengaruh komunisme di Asia.

Sepanjang 1950 hingga 1965, bantuan asing mengalir kepada berbagai institusi Indonesia. Sumbernya didominasi Amerika Serikat, Ford Foundation, dan lembaga terkait Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dana tersebut mendukung pemerintahan, kemitraan universitas, pengiriman ahli, dan pendidikan mahasiswa. Negara-negara Blok Timur juga memberi bantuan, meskipun jumlahnya lebih kecil.

Warisan Perjuangan Sumitro

Hubungan dengan Amerika Serikat kemudian bersinggungan dengan pergolakan politik di dalam negeri. Pada 1957, Sumitro bergabung dengan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan Permesta.

Gerakan tersebut berkembang di Padang, Sumatera Barat, serta Minahasa, Sulawesi Utara. Para tokohnya kecewa terhadap pemerintah pusat dan menolak cara Sukarno mengendalikan negara.

PRRI memperoleh dukungan persenjataan dari Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat. Kepiawaian Sumitro di bidang ekonomi turut membantu kelompok tersebut menarik dukungan asing.

Kontroversi itu kemudian melahirkan tudingan bahwa Sumitro menjadi agen intelijen Amerika Serikat. Namun, catatan sejarah lebih jelas menunjukkan dukungan badan tersebut mengarah kepada gerakan PRRI.

Keputusan Sumitro bergabung membuat kursi Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ditinggalkannya. Posisi tersebut selanjutnya diisi Djokosutono, yang sebelumnya memimpin Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Djokosutono meminta Subroto dan Mohammad Sadli menangani kegiatan operasional fakultas. Keduanya juga menjaga kerja sama Ford Foundation di tengah tekanan pemerintah dan kelompok kiri.

Sepanjang 1956 hingga 1962, Universitas Indonesia mengirimkan 45 lulusan melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Banyak di antara mereka kemudian menjadi ekonom penting dalam pemerintahan Indonesia.

Tentara Nasional Indonesia di bawah komando A.H. Nasution akhirnya menumpas PRRI dan Permesta pada 1961. Ventje Sumual di Minahasa serta Ahmad Husein di Padang kemudian menyerahkan diri.

Sementara itu, keterlibatan Sumitro membuatnya diberhentikan dari Partai Sosialis Indonesia. Partai tersebut selanjutnya dibubarkan oleh pemerintahan Sukarno.

Sumitro lalu berpindah dari satu negara ke negara lainnya sebagai pelarian politik. Selama pengasingan, ia mempertahankan hidup dengan bekerja sebagai konsultan ekonomi.

Pergantian kekuasaan kepada Soeharto akhirnya membuka jalan kepulangannya menuju Indonesia. Sumitro kemudian diminta kembali menangani urusan perdagangan dalam pemerintahan baru.

Ia menjadi penasihat ekonomi presiden dan Menteri Perdagangan selama 1968 hingga 1973. Setelah itu, Sumitro dipercaya menjabat Menteri Negara Riset pada 1973 hingga 1978.

Setelah melewati perjalanan panjang, kesehatan Sumitro mulai menurun akibat penyakit jantung dan penyempitan pembuluh darah. Keadaan tersebut akhirnya menutup kiprah salah satu ekonom paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia.

Sumitro meninggal dunia di Rumah Sakit Dharma Nugraha, Rawamangun, Jakarta Timur, Jumat, 9 Maret 2001. Ia mengembuskan napas terakhir menjelang usia 84 tahun setelah lama menderita penyakit jantung.

Jenazahnya kemudian dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Karet Bivak, Jakarta Pusat. Kepergiannya meninggalkan istri, empat anak, serta warisan pemikiran yang terus dibicarakan lintas generasi.

Sepanjang 1942–1994, Sumitro menghasilkan sekitar 130 buku dan makalah, terutama mengenai persoalan ekonomi. Karya terakhirnya, Jejak Perlawanan Begawan Pejuang, diterbitkan Pustaka Sinar Harapan pada April 2000.

Warisan tersebut tidak hanya tersimpan dalam tulisan, tetapi juga hidup melalui kebijakan dan lembaga pendidikan. Fakultas Ekonomi UI serta jejaring ekonom nasional menjadi bagian penting dari perjalanan panjang tersebut.

Karena itu, peluncuran buku “Soemitro Djojohadikusumo Anti Penjajahan” memiliki makna lebih dari peringatan sejarah. Kegiatan tersebut mengajak publik menilai kembali gagasannya menghadapi tantangan pembangunan ekonomi masa kini.