RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah membuka secara nasional Masa Pengenalan Lingkungan Satuan Pendidikan Pendidikan Jarak Jauh (MPLS PJJ) Jenjang Pendidikan Menengah 2026/2027. Pembukaan ini dilakukan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Fajar Riza Ul Haq.

Menurutnya, PJJ salah satu upaya percepatan pemerintah dalam mengatasi Anak Tidak Sekolah (ATS). Tentunya melalui layanan pendidikan yang fleksibel, terbuka, dan sesuai dengan kondisi kehidupan anak.

Selain itu, penguatan PJJ merupakan wujud komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk membangun SDM unggul sebagaimana arah Asta Cita. Hal ini juga inisiatif Mendikdasmen Abdul Mu’ti menghadirkan pendidikan bermutu untuk semua dan mempercepat pencapaian wajib belajar 13 Tahun.

“PJJ adalah jembatan emas bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan agar tetap memperoleh pendidikan bermutu. Tempat dan cara belajarnya boleh berbeda, tetapi hak, mutu layanan, dan kesempatan mereka untuk berhasil harus tetap sama,” ujar Fajar di Kantornya, Senin, 3 Agustus 2026.

Ia mengatakan, penguatan PJJ menjadi bagian dari pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah. Menurut Fajar, penanganan ATS bukan hanya tanggung jawab Kemendikdasmen, tetapi memerlukan kerja Bersama semua pihak.

Berdasarkan laporan penyelenggara, sebanyak 870 calon murid telah lolos verifikasi untuk mengikuti PJJ. Mereka merupakan anak-anak yang pernah putus sekolah, tidak melanjutkan pendidikan, memiliki keterbatasan mobilitas, atau menghadapi keadaan khusus lainnya.

“Keberhasilan PJJ tidak cukup diukur dari jumlah anak yang mendaftar. Tetapi dari berapa banyak yang bertahan, lulus, kemudian melanjutkan pendidikan atau bekerja,” kata Fajar.

Dalam kesempatan itu hadir juga secara daring Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda. Ia mengatakan PJJ membuka kesempatan bagi anak-anak di wilayahnya yang terdiri atas sekitar 800 pulau.

“Pendidikan bukan hanya tentang gedung sekolah. Yang terpenting setelah MPLS adalah anak-anak tetap belajar dan memperoleh ilmu serta keterampilan agar dapat melanjutkan kuliah atau bekerja,” ujarnya.

Hal yang sama disampaikan Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak. Ia menjelaskan bahwa Jawa Timur menggunakan gugus tugas dan koordinasi lintas sektor untuk menjaring calon murid.

Diseminasi informasi diperkuat melalui pesan resmi Gubernur Jawa Timur serta materi publikasi kreatif dari sekolah induk dan sekolah mitra. “MPLS ini bukan sekadar seremonial, tetapi wujud komitmen bersama untuk memastikan tidak ada anak yang kehilangan masa depan,” kata Emil.

Sementara itu Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi Ansharullah, menyampaikan kesiapan satuan pendidikan diwilayahnya menjadi sekolah induk dan mitra PJJ. Pemerintah daerah turut melibatkan lurah, wali nagari, tokoh masyarakat, dan kreator konten untuk menjangkau anak-anak hingga ke pelosok.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, menilai PJJ dapat menjadi alternatif layanan bagi anak-anak yang menghadapi keterbatasan akses. Termasuk mereka yang tinggal di wilayah Kepulauan Seribu.

PJJ telah diatur melalui Permendikbud Nomor 119 Tahun 2014. Penguatan yang dilakukan terletak pada tata kelola, penjangkauan aktif terhadap ATS, pendampingan, hingga perluasan sekolah induk dan mitra.

Data Kemendikdasmen per Juni 2026 mencatat sekitar 1,16 juta ATS berusia 16–18 tahun. PJJ saat ini didukung oleh 132 satuan pendidikan yang terdiri atas 33 sekolah induk dan 99 sekolah mitra.