RRI.CO.ID, Jakarta - Kementerian Sosial (Kemensos) dan BPJS Kesehatan menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang sinergi tugas dan fungsi di bidang sosial dan jaminan kesehatan. Kerja sama ini difokuskan pada penguatan integrasi data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI JK) agar penyaluran bantuan semakin tepat sasaran.

Penandatanganan dilakukan oleh Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jakarta, Senin 3 Agustus 2026. Agus Jabo Priyono mengatakan, kolaborasi lintas sektor menjadi fondasi penting untuk mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kerja sama tersebut mencakup integrasi sistem informasi data PBI Jaminan Kesehatan, interoperabilitas data dan informasi, dukungan bagi fasilitas kesehatan milik Kemensos sesuai ketentuan perundang-undangan, sinergi program prioritas Kemensos. Serta bentuk kerja sama lain yang disepakati kedua belah pihak.

"Dengan sinergi antar kementerian dan lembaga kita dapat menyatukan kebijakan, sumber daya, dan data sehingga respons pemerintah lebih terkoordinasi, kebijakan lebih efektif. Serta manfaatnya dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat," ujar Agus Jabo dalam keterangannya, Senin 3 Agustus 2026.

Menurutnya, kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi lintas sektor demi mewujudkan layanan jaminan kesehatan bagi penerima bantuan iuran yang lebih akurat, tepat sasaran, dan akuntabel.

Ia juga berharap dukungan BPJS Kesehatan terhadap fasilitas kesehatan milik Kemensos dapat meningkatkan kualitas layanan bagi penerima manfaat maupun masyarakat di sekitarnya.

"Serta diharapkan dukungan BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan milik Kementerian Sosial. Agar penerima manfaat dan masyarakat sekitar dapat menerima layanan jaminan kesehatan dengan baik," katanya.

Agus Jabo turut mengapresiasi komitmen BPJS Kesehatan dalam memperkuat program jaminan sosial nasional melalui kolaborasi tersebut. Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito menegaskan integrasi data menjadi salah satu kunci agar bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang berhak.

Ia mengungkapkan, pihaknya masih menemukan peserta PBI yang telah bekerja sebagai karyawan lepas. Namun, status kepesertaannya belum berubah karena belum adanya pemutakhiran data.

"Beberapa PBI yang mendapatkan pekerjaan menjadi karyawan lepas itu kadang-kadang pas terima upahnya itu tidak mau dipotong karena dia merasa PBI. Ini bagian-bagian kami yang mungkin kami akan perlu pemadanan data lagi. Sebab, kalau jumlahnya cukup banyak ini bisa membuat penambahan dana jaminan sosial kita," ujar Prihati.

Menurutnya, BPJS Kesehatan tidak dapat bekerja sendiri dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat sehingga kolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga menjadi kebutuhan. "Kami harap kolaborasi ini semakin memperkuat dan sekali lagi BPJS ini menggunakan semangat gotong royong untuk membuat semua peserta dan hampir seluruh rakyat Indonesia bisa mendapatkan manfaat yang nyata dari perlindungan kesehatan," katanya.

Selain dengan Kemensos, penandatanganan nota kesepahaman juga dilakukan bersama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Badan Pusat Statistik (BPS). Serta Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri sebagai bagian dari penguatan sinergi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Turut hadir dalam acara tersebut Menteri P2MI Mukhtarudin, Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni. Kemudian, Dirjen Linjamsos Kemensos Agus Zainal Arifin, serta Kabiro Hukum Kemensos Rizi Umi Utami.