RRI.CO.ID, Bandung - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI memperkuat sinergi lintas sektor dalam pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan. Hal tersebut disampaikan dalam Forum Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWN-KP) Tahun 2026 di Bandung, Kamis, 30 Juli 2026.

Forum yang dibuka Sekretaris BNPP RI Makhruzi Rahman tersebut menjadi langkah strategis untuk menyelaraskan program dan kebijakan kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Forum bertujuan untuk mempercepat pembangunan kawasan perbatasan secara terpadu dan berkelanjutan.

Makhruzi mengatakan pengelolaan perbatasan periode 2025–2029 masih menghadapi empat isu strategis. Yaitu, pemerataan pembangunan kawasan perbatasan, penyelesaian batas wilayah negara dengan negara tetangga, penguatan pengelolaan lintas batas negara, serta peningkatan efektivitas kelembagaan dan koordinasi antarpemangku kepentingan.

Tantangan tersebut mencakup keterbatasan infrastruktur konektivitas, transportasi, telekomunikasi, layanan dasar, penyelesaian sejumlah segmen batas dengan Malaysia dan Timor Leste, pengawasan jalur tidak resmi, hingga percepatan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

Menurut Makhruzi, kompleksitas persoalan perbatasan membutuhkan kolaborasi dan komitmen antara pemerintah pusat, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah. Hal ini agar perencanaan serta pelaksanaan program dapat berjalan terintegrasi.

"Kompleksitas tantangan di wilayah perbatasan tidak dapat diselesaikan oleh satu instansi saja, dibutuhkan kolaborasi, komitmen, serta perencanaan dan pelaksanaan program yang terintegrasi," ujarnya.

Implementasi Rencana Aksi PBWN-KP Tahun 2026 telah memiliki landasan hukum melalui Peraturan Kepala BNPP Nomor 2 Tahun 2026 yang menjadi pedoman dalam pembangunan kawasan perbatasan. Sekaligus, memperkuat fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan.

Pada 2026, terdapat 552 program dan kegiatan yang dilaksanakan 29 kementerian/lembaga di 18 provinsi perbatasan dengan total alokasi anggaran Rp11,3 triliun. Anggaran tersebut meningkat sekitar 77,46 persen dibandingkan alokasi 2025 yang mencapai Rp6,4 triliun, menunjukkan semakin besarnya perhatian pemerintah terhadap pembangunan kawasan perbatasan.

Tiga kementerian dengan alokasi terbesar yakni Kementerian Sosial Rp4,29 triliun untuk program perlindungan sosial, Kementerian Pekerjaan Umum Rp3,93 triliun untuk pembangunan infrastruktur strategis, serta Kementerian Pertanian Rp949,29 miliar untuk pengembangan sektor pertanian serta ketahanan pangan.

Makhruzi berharap forum koordinasi tersebut dapat menyamakan pemahaman kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terkait arah kebijakan, pembagian peran, serta tanggung jawab dalam pelaksanaan Rencana Aksi PBWN-KP Tahun 2026.

"Dengan komunikasi yang kuat dan komitmen bersama, setiap program dapat dilaksanakan secara efektif, terukur, akuntabel, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat di kawasan perbatasan," katanya.

Melalui penguatan koordinasi lintas sektor, BNPP RI terus mendorong pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan yang terpadu, adaptif, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Upaya tersebut sekaligus diarahkan untuk memperkokoh kedaulatan negara di wilayah perbatasan.