RRI.C.ID. Jakarta - Setelah dua tahun putus sekolah akibat kecelakaan, Bagas Bagus Wiliam asal Sragen, Jawa Tengah, akhirnya memiliki kesempatan kembali belajar. Ia kini mengikuti Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Jenjang Pendidikan Menengah.

Bagas terdaftar sebagai murid PJJ SMAN 2 Semarang setelah melalui proses penjangkauan SMAN 1 Kemusu sebagai sekolah mitra. “Saya mengikuti PJJ karena ingin melanjutkan pendidikan dan meraih cita-cita menjadi wirausaha,” ujar Bagas.

Ibunda Bagas, Aas, mengatakan dua tahun terakhir menjadi masa yang berat bagi keluarganya. Sebagai seorang guru, ia setiap hari mendampingi anak-anak belajar, tetapi harus melihat putranya tidak dapat bersekolah karena menjalani perawatan.

“Alhamdulillah, dengan adanya PJJ, Bagas bisa kembali sekolah dari rumah. Saya berharap dia dapat menyelesaikan pendidikan, memperoleh ijazah, kembali percaya diri, dan meraih cita-citanya,” kata Aas.

Terkait PJJ pun mendapatkan respon positif dari Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Fajar Riza Ul Haq. Ia menegaskan, kisah Bagas menunjukkan arti penting kehadiran negara dalam menjangkau anak-anak yang belum terlayani pendidikan.

“PJJ ini adalah jawaban doa dan harapan Ibu Aas, sekaligus jembatan bagi Bagas untuk kembali menjemput masa depannya. Ini bentuk negara hadir, bahkan menjemput bola, karena Bagas bukan sekadar angka dalam data Anak Tidak Sekolah,” kata Fajar dalam Coffee Morning Kebijakan Pendidikan Jarak Jauh bagi Anak Tidak Sekolah di Jakarta, Kamis, 30 Juli 2026.

Fajar menjelaskan, penguatan PJJ dalam ekosistem pendidikan nasional merupakan inisiatif Mendikdasmen, Abdul Mu’ti. Terutama untuk menghadirkan layanan pendidikan yang lebih fleksibel dan inklusif melalui visi Pendidikan Bermutu untuk Semua.

“Bapak Presiden Prabowo menekankan pentingnya membangun sumber daya manusia unggul. Di bawah kepemimpinan Pak Menteri Abdul Mu’ti, amanat tersebut kami wujudkan dengan memastikan pendidikan bermutu menjangkau semua anak,” kata Fajar.

Menurut Fajar, PJJ bukan kebijakan yang sepenuhnya baru karena telah diatur dalam Permendikbud Nomor 119 Tahun 2014. Pembaruan yang disiapkan terutama terletak pada penguatan tata kelola, kesiapan satuan pendidikan, pendampingan, sistem pembelajaran, hingga penjaminan mutu.

PJJ tidak dimaksudkan untuk menggantikan sekolah tatap muka secara umum, melainkan menjadi pilihan layanan bagi anak yang membutuhkan fleksibilitas. Setelah melalui uji terap pada 2025, pelaksanaannya saat ini difokuskan pada pendidikan menengah atas.

"Pencegahan dan penanganan ATS membutuhkan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait karena penyebab anak tidak sekolah. Bukan hanya persoalan pendidikan, tetapi juga berkaitan dengan kondisi sosial, ekonomi, keterbatasan mobilitas, geografis, dan perlindungan anak,” ujar Fajar.

Hal yang sama disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Tatang Muttaqin. Ia mengatakan lebih dari seribu calon murid telah dijangkau dan sekitar 700 anak terverifikasi berstatus ATS.

“Karena itu, PJJ tidak hanya mengandalkan modul, tetapi juga pendampingan, pemantauan, asesmen, dan dukungan melalui Rumah Pendidikan. Untuk daerah dengan internet terbatas, modul tetap disediakan dan penjaminan mutu diperkuat bersama Universitas Terbuka,” ujar Tatang.

Kemendikdasmen memastikan murid PJJ tercatat pada satuan pendidikan formal. Selain itu mengikuti kurikulum dan asesmen sesuai ketentuan, serta memperoleh ijazah dengan kedudukan yang sama.

“Mengatasi ATS berarti membangun ekosistem pendidikan yang inklusif dan adaptif, spiritnya jelas, no one left behind. Tidak boleh ada anak Indonesia yang kehilangan kesempatan untuk belajar dan meraih masa depan,” kata Fajar.