Wapres Gibran: Survei dan Pengawasan Publik Bagian Demokrasi
- 30 Jul 2026 10:00 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan menghormati hasil survei, kajian, dan analisis dari lembaga kredibel
- Wapres menilai pengawasan publik merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi yang sehat
- Pemerintah menilai pengawasan publik harus objektif, berbasis data, dan berorientasi pada solusi
- Masyarakat berhak menyampaikan kritik, masukan, termasuk melalui inisiatif seperti kabinet bayangan
- Masukan masyarakat akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan tata kelola pemerintahan
RRI.CO.ID, Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menegaskan menghormati setiap hasil survei, kajian, maupun analisis yang disampaikan lembaga kredibel. Ia juga menghargai partisipasi masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan.
Pernyataan tersebut disampaikan melalui keterangan tertulis yang diterbitkan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Wakil Presiden, Rabu 29 Juli 2026. Wapres menilai pengawasan publik merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang sehat.
Gibran mengatakan setiap warga negara memiliki hak menyampaikan pendapat dan kritik. Menurutnya, masyarakat juga berhak memberikan masukan, termasuk melalui inisiatif seperti kabinet bayangan.
"Dalam negara demokrasi, setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, memberikan kritik, dan ikut mengawal jalannya pemerintahan. Semua itu merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang sehat," demikian pernyataan tertulis Wapres.
Ia menyebut pengawasan publik perlu disampaikan secara objektif. Pengawasan juga harus berbasis data dan berorientasi pada solusi.
Menurut Wapres, masukan tersebut menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah. Pemerintah, kata dia, harus bekerja lebih baik, mendengar lebih banyak, dan memastikan setiap kebijakan bermanfaat bagi masyarakat.
"Karena tugas pemerintah adalah bekerja dengan lebih baik, mendengar lebih banyak, dan memastikan setiap kebijakan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat," tulisnya.
Wapres menilai keterbukaan dan akuntabilitas menjadi kunci meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Dengan demikian, demokrasi Indonesia diharapkan semakin matang dan kepercayaan publik tetap terjaga melalui kerja nyata.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....