RRI.CO.ID, Jakarta – Pemerintah memprioritaskan percepatan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah dengan angka stunting tinggi sebagai langkah awal pembenahan tata kelola program. Papua Pegunungan, Papua, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi wilayah yang ditargetkan lebih dahulu dalam percepatan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Kebijakan tersebut diputuskan dalam rapat koordinasi lintas kementerian yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu, 29 Juli 2026. Rapat merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan waktu satu bulan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk membenahi tata kelola MBG agar lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran.

Ia mengatakan, pemerintah akan mempercepat penyelesaian lebih dari 13 ribu titik baru SPPG secara bertahap. Menurutnya, daerah dengan prevalensi stunting tinggi akan menjadi prioritas utama.

"Yang daerah tertinggal, yang stuntingnya tinggi seperti Papua Pegunungan, Papua, NTT, itu kita selesaikan satu bulan ini. Sebagian besar yang lain perlu waktu dua bulan untuk kita selesaikan," kata Zulkifli usai rapat, Rabu, 29 Juli 2026.

Selain mempercepat operasional SPPG, pemerintah juga akan memutakhirkan data sekitar 63,5 juta penerima manfaat MBG dan memvalidasi kembali sekitar 27 ribu SPPG. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas yang telah dibangun.

Pemerintah juga akan mengevaluasi sejumlah regulasi yang dinilai belum efektif dalam mendukung pelaksanaan MBG. "Satu bulan ini kita selesaikan," ucapnya.

"Mudah-mudahan separuh masalah-masalah di MBG bisa diselesaikan. Satu bulan berikutnya semua persoalan yang menjadi suara publik bisa diselesaikan," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan, pembenahan MBG difokuskan pada tiga aspek, yakni penindakan terhadap pelanggaran dan tindak koruptif, penguatan pengawasan operasional SPPG berbasis sistem digital. Sekaligus peningkatan kolaborasi dengan kementerian, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan.

Menurutnya, seluruh dugaan pelanggaran akan diproses sesuai ketentuan hukum. Sedangkan pengawasan operasional diperkuat melalui sistem digital yang memantau setiap tahapan penyelenggaraan MBG.

"Trust is good, control is better. Kita tidak bisa hanya percaya saja, tapi bagaimana memonitor semua kegiatan kepala dapur itu by system," kata Sudaryono.

Ia menjelaskan, sistem digital tersebut akan memantau proses mulai dari pengadaan bahan baku, pengolahan makanan, pengemasan, distribusi, hingga makanan diterima penerima manfaat. BGN juga menyiapkan portal digital yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi mengenai menu makanan, kandungan gizi, lokasi dapur, hingga identitas kepala SPPG untukmeningkatkan transparansi program.

Sudaryono mengatakan, perluasan MBG akan diprioritaskan berdasarkan data kesehatan masyarakat. Wilayah dengan angka stunting tinggi dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menjadi sasaran utama percepatan operasional SPPG.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, Kementerian Kesehatan bersama BGN akan menetapkan sasaran penerima manfaat dan standar gizi MBG sebelum 5 Agustus 2026. Hal ini dengan melibatkan para ahli gizi.

"Sebelum tanggal 5 Agustus kami bersama BGN akan duduk bersama ahli-ahli gizi menentukan target penerima dan standar makanannya. Setelah itu SPPG yang sudah siap di daerah dengan angka stunting tinggi akan segera dibuka," kata Budi.

Selain mempercepat pembukaan SPPG di wilayah prioritas, Kementerian Kesehatan akan melakukan evaluasi berkala terhadap status gizi penerima manfaat. Hal ini untuk mengukur efektivitas program dan menjadi dasar penyempurnaan kebijakan.

Sebelumnya, pemerintah mencatat Program MBG telah menjangkau sekitar 63,1 juta penerima manfaat melalui 29.670 SPPG di berbagai daerah. Dalam proses pembenahan tata kelola, sebanyak 1.897 SPPG disuspensi sementara untuk evaluasi dan penegakan standar operasional sebagai bagian dari penguatan akuntabilitas, kualitas layanan, dan keamanan pangan.