Perluasan MBG Dinilai Perlu Sejalan dengan Penguatan Tata Kelola

RRI.CO.ID, Jakarta – Perluasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai perlu diiringi penguatan tata kelola. Langkah tersebut penting untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus, mengatakan pemerintah tidak cukup hanya mengejar target penyaluran MBG. Pemerintah juga perlu memastikan fondasi pengelolaan program dibangun secara kuat dan berkelanjutan.

Menurut Iskandar, MBG merupakan program strategis untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Program tersebut juga mendorong perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, koperasi, dan pelaku UMKM.

Ia menilai semakin besar cakupan program, semakin besar pula tanggung jawab pemerintah menjaga sistem pengelolaannya. Sebab, yang dikelola bukan hanya distribusi makanan, tetapi juga anggaran negara, investasi masyarakat, dan berbagai hubungan hukum.

"Yang berpindah bukan sekadar nasi dan lauk. Yang ikut bergerak adalah uang rakyat. Ketika uang rakyat bergerak dalam jumlah sangat besar, pertanyaan mengenai tata kelola tidak lagi menjadi pilihan, tetapi menjadi keharusan," kata Iskandar dalam keterangannya, Minggu, 26 Juli 2026.

Iskandar menjelaskan keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari jumlah dapur maupun porsi makanan yang disalurkan. Keberhasilan program juga ditentukan oleh kualitas layanan, keamanan pangan, kepastian investasi, dan perlindungan seluruh pihak.

Menurutnya, pelaksanaan MBG selama dua tahun terakhir masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut meliputi perubahan petunjuk teknis, penyesuaian kapasitas dapur, hingga perubahan hubungan hukum antara Badan Gizi Nasional, yayasan, dan mitra.

Selain itu, pemerintah juga melakukan evaluasi setelah muncul dugaan keracunan makanan di sejumlah daerah. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penyempurnaan sistem di tengah pelaksanaan program yang terus berjalan.

"Program ini belum layak dinilai hanya dari keberhasilan ataupun kegagalannya. Yang sedang berlangsung sesungguhnya adalah proses panjang membangun sebuah sistem baru yang belum pernah dikerjakan Indonesia dalam skala sebesar ini," ujarnya.

Iskandar mengatakan tantangan tersebut tidak terlepas dari status Badan Gizi Nasional sebagai lembaga baru. Dalam waktu singkat, lembaga itu harus membangun organisasi sekaligus menjalankan program berskala nasional.

BGN juga harus menyiapkan regulasi, sistem digital, mekanisme pembayaran, serta memverifikasi ribuan dapur. Di saat bersamaan, lembaga tersebut memastikan jutaan porsi makanan tersalurkan tepat waktu setiap hari.

Akibatnya, kata Iskandar, pemerintah kerap melakukan penyesuaian kebijakan di tengah pelaksanaan program. Perubahan memang diperlukan, tetapi perlu disertai masa transisi dan penjelasan yang memadai kepada para mitra.

"Programnya berlari sangat cepat, tetapi sistem yang menopangnya masih terus dibangun. Akibatnya, setiap kali muncul persoalan di lapangan, pemerintah harus memperbaiki aturan sambil program tetap berjalan," tuturnya.

IAW mendorong pemerintah menjaga keseimbangan antara percepatan program dan penguatan tata kelola. Kepastian hukum dinilai penting untuk melindungi masyarakat yang telah berinvestasi membangun dapur dan fasilitas pendukung.

Iskandar menegaskan kritik terhadap MBG tidak bertujuan melemahkan program pemerintah. Kritik justru diperlukan agar tujuan besar meningkatkan kualitas gizi masyarakat dapat tercapai.

"Kritik bukan untuk menjatuhkan program. Kritik diperlukan agar program yang baik tidak rusak oleh tata kelola yang lemah. Program besar akan dikenang bukan karena besarnya anggaran, tetapi karena kemampuannya membangun kepercayaan publik," tegasnya.

Menurut Iskandar, kepercayaan publik tidak dibangun hanya melalui pidato atau laporan keuangan. Kepercayaan tumbuh ketika negara berani memperbaiki kelemahan secara terbuka dan bertanggung jawab.

"Kepercayaan tidak lahir hanya dari pidato, angka statistik, atau laporan keuangan. Kepercayaan lahir ketika masyarakat melihat bahwa negara berani memperbaiki dirinya sendiri setiap kali menemukan kelemahan," ucapnya.

IAW berharap evaluasi MBG menjadi momentum memperkuat tata kelola, regulasi, dan pengawasan program. Keberhasilan MBG pada akhirnya dinilai tidak hanya diukur dari jumlah porsi makanan, tetapi juga manfaat nyata dan akuntabilitas penggunaan uang negara.

"Dapur negara tidak cukup hanya menghasilkan makanan melainkan menghasilkan kepercayaan. Ukuran terbaik MBG bukan hanya berapa juta porsi dibagikan, tetapi apakah anak-anak menjadi lebih sehat, petani dan UMKM bertumbuh, mitra memperoleh kepastian, dan lainnya," ujarnya.