RRI.CO.ID, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah jajaran menteri dalam kabinetnya untuk membahas antisipasi dampak El Nino di Tanah Air. Dari pantauan RRI, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 28 Juli 2026 sore.

AHY mengatakan, rapat terbatas (ratas) tersebut untuk membahas kesiapan dalam menghadapi cuaca ekstrem fenomena El Nino. Menurutnya, hal ini menjadi langkah mitigasi dini pemerintah, guna mengantisipasi dampak dari cuaca ekstrem tersebut.

"Iya saya mendapatkan undangan untuk mengikuti rapat terbatas. Yang saya tahu tentang mengantisipasi cuaca ekstrim, khususnya El Nino yang berhimpitan dengan masa kemarau," kata AHY.

Ia mengatakan, ada dua hal utama yang setidaknya akan menjadi perhatian pemerintah menghadapi cuaca ekstrem El Nino. Pertama, kata dia, terkait ketersediaan air.

Menurutnya, ketersediaan air menjadi hal penting untuk mencegah dampak kekeringan terhadap sejumlah sektor. Sehinga harus dikelola dengan baik dan efisien untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sepanjang musim kemarau.

"Pertama adalah kekurangan air ketika terjadi El Nino, apalagi dengan status yang kuat misalnya, maka kita harus memastikan air kita cukup. Sumber daya air yang harus dikelola dengan efisien, untuk memastikan suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah," ujarnya.

Hal kedua yang harus diperhatikan adalah potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menurutnya, penanganan titik panas (hot spot) yang berpotensi menjadi sumber karhutla, harus segera ditangani dengan cepat.

"Kedua adanya ancaman kebakaran hutan dan lahan, harus kita antisipasi, jangan sampai titik-titik api tidak bisa kita kontrol dengan baik. Tanah lahan gambut itu juga harus tetap dalam kondisi yang basah, ini untuk memitigasi potensi kebakaran hutan," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, sejumlah daerah yang terdeteksi berpotensi menjadi titik api. "Yang tradisional itu kan di daerah-daerah gambut ya," ucap Raja Juli.

Beberapa wilayah di antaranya, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. "Tetapi di luar enam provinsi tersebut, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur dan beberapa wilayah lain patut diwaspadai," ujarnya.