RRI.CO.ID, Pacitan - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mendorong pemerintah daerah memperkuat kesiapsiagaan. Serta berkolaborasi dengan lintas sektor dalam menghadapi potensi dampak fenomena El Nino.

Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK Lilik Kurniawan mengatakan, fenomena El Nino dapat mengurangi pembentukan awan hujan. Sehingga berpotensi menyebabkan musim kemarau berlangsung lebih panjang.

“Fenomena ini harus diantisipasi karena berpotensi meningkatkan risiko berbagai bencana, terutama kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan,” kata Lilik di Pacitan, Jawa Timur, Rabu 22 Juli 2026. Menurutnya, kemarau berkepanjangan tidak hanya meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi, tetapi juga dapat berdampak pada kesehatan dan sektor pertanian.

Peningkatan polusi udara selama musim kemarau, kata Lilik, berpotensi memicu kenaikan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Sementara itu, kekeringan pada lahan persawahan dan perkebunan dapat mengganggu produksi pertanian.

“Kondisi tersebut dapat berdampak terhadap ketahanan pangan sehingga harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya. Untuk mengantisipasi dampak tersebut, Lilik meminta pemerintah daerah memastikan kesiapan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.

Kesiapan itu mencakup kendaraan tangki air, peralatan pendukung, hingga sumber daya manusia yang dapat segera dikerahkan saat terjadi kekeringan. Selain kesiapan internal, ia juga mendorong penguatan kerja sama antardaerah, khususnya di wilayah perbatasan.

Dengan kolaborasi tersebut, dukungan logistik maupun personel dapat segera diberikan tanpa terhambat batas administrasi. “Penanggulangan bencana membutuhkan kolaborasi antardaerah karena kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas,” kata Lilik.

Ia menegaskan, kebijakan efisiensi anggaran tidak boleh menghambat upaya penanggulangan bencana. Sebab, penanganan dalam kondisi kedaruratan berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat.

Lilik juga menekankan pentingnya keterlibatan berbagai unsur dalam upaya penanggulangan bencana. Kolaborasi tersebut mencakup pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, hingga media massa.

Menurutnya, sinergi lintas sektor diperlukan untuk memperkuat kapasitas daerah sekaligus mempercepat respons ketika bencana terjadi.

Pernyataan tersebut disampaikan Lilik di sela kegiatan Gelar Peralatan Penanggulangan Bencana BPBD Jawa Timur yang berlangsung di Pantai Pancer Door, Kabupaten Pacitan.