Indonesia Menyerukan DK PBB Perkuat Pencegahan Konflik untuk Perdamaian Dunia
- 27 Jul 2026 09:32 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Indonesia menyerukan Dewan Keamanan PBB memperkuat pencegahan konflik dan tidak hanya berfokus pada penanganan setelah konflik terjadi
- Wamenlu RI Arrmanatha Nasir mendorong organisasi kawasan menjadi mitra utama dalam menjaga perdamaian dunia
- Indonesia menekankan penyelesaian sengketa harus dilakukan melalui dialog, mediasi, pemeliharaan perdamaian, hingga pemulihan pascakonflik
- Indonesia menekankan penyelesaian sengketa harus dilakukan melalui dialog, mediasi, pemeliharaan perdamaian, hingga pemulihan pascakonflik
- RI menegaskan komitmen terhadap hukum internasional melalui aksesi pada Konvensi Den Haag 1907 tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai
RRI.CO.ID, New York – Indonesia menyerukan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) memperkuat upaya pencegahan konflik dan menjadikan organisasi kawasan sebagai mitra utama dalam menjaga perdamaian dunia. Seruan itu disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Arrmanatha Nasir pada Open Debate DK PBB tentang penyelesaian sengketa secara damai di Markas Besar PBB, New York, Rabu 23 Juli 2026.
Dalam pernyataannya, Wamenlu yang akrab disapa Tata mengatakan DK PBB masih terlalu sering bertindak setelah ketegangan meningkat. Menurutnya, berbagai instrumen yang dimiliki DK PBB lebih banyak digunakan untuk merespons konflik dibandingkan mencegahnya sejak dini.
Indonesia menegaskan penyelesaian sengketa secara damai harus dilakukan melalui pendekatan yang menyeluruh. Proses tersebut mencakup dialog, mediasi, pemeliharaan perdamaian, hingga pemulihan pascakonflik sebagai satu rangkaian yang saling berkaitan.
Selain itu, Indonesia juga mendorong pelibatan perempuan dan pemuda sebagai bagian dari upaya membangun perdamaian. Keduanya dinilai memiliki peran penting dalam memperkuat proses pencegahan konflik dan menciptakan perdamaian yang berkelanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, Indonesia menyoroti pentingnya peran organisasi kawasan sebagai lini pertama dalam mencegah konflik. Berdasarkan pengalaman ASEAN, mekanisme kawasan dinilai lebih efektif membangun kepercayaan, membuka ruang dialog, dan meredakan ketegangan sebelum berkembang menjadi konflik terbuka.
"ASEAN Outlook on the Indo-Pacific merupakan contoh bagaimana kerja sama praktis di bidang maritim, konektivitas, dan ekonomi dapat membangun kepercayaan di tengah dinamika geopolitik kawasan," kata Arrmanatha Nasir.
Indonesia juga menegaskan komitmennya terhadap penyelesaian sengketa secara damai melalui aksesi pada Konvensi Den Haag 1907 tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai. Langkah tersebut menjadi bagian dari penguatan komitmen Indonesia terhadap hukum internasional.
"Ukuran keberhasilan multilateralisme bukan hanya perang yang berhasil kita akhiri, tetapi juga perang yang tidak pernah terjadi karena berhasil kita cegah," ujar Arrmanatha.
Open Debate DK PBB tersebut diselenggarakan Republik Demokratik Kongo selaku Presiden DK PBB pada Juli 2026. Pertemuan merupakan tindak lanjut Resolusi DK PBB Nomor 2788 Tahun 2025 yang menekankan penguatan mekanisme penyelesaian sengketa secara damai dan pencegahan konflik.
Sidang dipimpin Menteri Luar Negeri Republik Demokratik Kongo Thérèse Kayikwamba Wagner dan menghadirkan Sekretaris Jenderal PBB António Guterres sebagai briefer. Pertemuan diikuti lebih dari 80 negara anggota PBB.
Selain menghadiri Open Debate mengenai penyelesaian sengketa secara damai, Arrmanatha Nasir juga menyampaikan pernyataan nasional Indonesia pada Open Debate DK PBB terkait tata kelola sumber daya alam untuk mendukung perdamaian dan kemakmuran global yang berlangsung pada 22 Juli 2026.
Partisipasi Indonesia dalam rangkaian sidang DK PBB tersebut menegaskan komitmen memperkuat multilateralisme yang efektif, menjunjung tinggi Piagam PBB dan hukum internasional, serta mendorong pencegahan konflik sebagai prioritas utama dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....