Komisi VIII DPR Minta Program Sosial Perkuat Potensi Lampung Tengah
- 26 Jul 2026 14:40 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Komisi VIII DPR RI menilai Lampung Tengah memiliki potensi besar yang perlu didukung melalui penguatan program pendidikan, sosial, dan keagamaan.
- DPR mendukung pembangunan Sekolah Rakyat serta mendorong pemberdayaan penerima PKH agar mampu mandiri melalui pendampingan dan akses permodalan.
- Komisi VIII juga mendorong percepatan pembangunan Kantor Urusan Agama (KUA) dan penguatan sinergi pemerintah pusat dengan daerah.
RRI.CO.ID, Jakarta - Komisi VIII DPR RI menilai Kabupaten Lampung Tengah memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Potensi tersebut dinilai perlu didukung melalui penguatan program sosial, pendidikan, dan keagamaan.
"Lampung Tengah ini ternyata potensinya luar biasa. Baik sumber daya alamnya maupun SDM-nya," ujar Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, usai memimpin Kunjungan Kerja Reses di Lampung Tengah, Provinsi Lampung, Sabtu, 25 Juli 2026.
Marwan mengatakan potensi tersebut perlu didukung melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Salah satu langkah yang dinilai penting ialah menghadirkan Program Sekolah Rakyat bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Ia menjelaskan, Provinsi Lampung hingga kini belum memiliki Sekolah Rakyat. Namun, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah telah menyatakan kesiapan menyediakan lahan untuk mendukung pembangunan sekolah tersebut.
"Bupati sudah siap menghibahkan tanah. Yang penting Sekolah Rakyat itu hadir," katanya.
Selain pendidikan, Marwan juga menyoroti tingginya jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Lampung Tengah. Menurutnya, pemerintah daerah perlu memperkuat program pemberdayaan agar masyarakat dapat mandiri dan keluar dari ketergantungan bantuan sosial.
"Saya berkeyakinan bahwa Bupati bisa mendorong penerima PKH ini keluar dari penerima PKH. Tentunya harus didampingi dan dikasih modal," ucapnya.
Marwan juga menilai, pelayanan keagamaan perlu diperkuat melalui pembangunan Kantor Urusan Agama (KUA) di kecamatan yang belum memiliki kantor. Ia mengapresiasi kesiapan pemerintah daerah menghibahkan lahan untuk mendukung pembangunan tersebut.
"Tanah dihibahkan, tinggal kami mendorong pemerintah pusat untuk mempercepat pengadaan sarana dan prasarana perkantoran bagi penyuluh agama. Kami yakin keberagamaan menjadi modal dasar bagi kemaslahatan dan keutuhan bangsa ke depan," ujarnya.
Ia berharap, sinergi pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat agar berbagai program prioritas segera terealisasi. Menurutnya, kolaborasi tersebut penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung Tengah.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....