Komisi VI DPR Dukung Penguatan Industri Perkapalan Nasional

RRI.CO.ID, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, I Nengah Senantara, mendukung penguatan regulasi dan permodalan industri perkapalan nasional. Untuk itu, ia meminta BUMN sektor pelabuhan mempercepat penyelesaian persoalan transportasi penyeberangan dan meningkatkan manfaat ekonomi sektor maritim bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Nengah saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI ke PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) di Surabaya, Jawa Timur, Jumat, 24 Juli 2026. Menurutnya, pengelolaan BUMN di bawah Danantara menjadi peluang memperkuat industri maritim nasional.

"Dengan diambil alihnya oleh Danantara, peluang ke arah perbaikan, baik dari segi regulasi maupun bisnis ekonomi ini sangat bagus. Komisi VI sangat mendukung, terutama terkait PT PAL yang menyampaikan bahwa pasar domestik saja luar biasa permintaannya, cuma konsolidasinya yang belum memadai," kata Nengah dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu, 25 Juli 2026.

Ia juga menyoroti kemacetan yang kerap terjadi di jalur penyeberangan Ketapang-Gilimanuk saat libur panjang dan hari besar keagamaan. Menurutnya, penambahan armada kapal serta pengoperasian pelabuhan baru perlu segera direalisasikan.

"Setiap tahun penyakit antre sampai berjam-jam bahkan berhari-hari selalu terjadi, terutama saat Natal dan Hari Raya Nyepi. Rencana penambahan armada kapal serta pengondisian pelabuhan baru seperti di Celukan Bawang sangat bagus untuk mengurai kepadatan di Gilimanuk," katanya.

Selain itu, ia menekankan keselamatan pelayaran harus menjadi prioritas dalam pengelolaan transportasi laut. Peremajaan kapal yang sudah tua dan tidak layak operasi dinilai tidak boleh ditunda hanya karena pertimbangan anggaran.

"Paling utama adalah safety. Kalau memang kapalnya sudah tua dan tidak layak, itu harus segera diperbaiki atau diganti," ucapnya, tegas.

Ia turut menyoroti dugaan praktik monopoli dalam layanan kapal pesiar di Pelabuhan Benoa, Bali. Menurutnya, kondisi tersebut perlu dievaluasi agar kehadiran kapal pesiar memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi pelaku usaha lokal.

"Banyak pengusaha hotel dan restoran di Bali menyampaikan keluhan karena dampak ekonomi dari kapal cruise masih kurang memadai. Hal ini terjadi akibat adanya sinyalemen monopoli usaha, tamu dikondisikan belanja di dalam kapal," ujarnya.