RRI.CO.ID, Jakarta - Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menegaskan peningkatan akad massal KPR subsidi menjadi 62.000 unit sebagai langkah strategis terbaru pemerintah. Program ini menghadirkan kolaborasi baru dengan KUR perumahan untuk memperkuat ekosistem pembiayaan hunian masyarakat berpenghasilan rendah nasional.

“Peningkatan jumlah debitur dari sebelumnya menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses kepemilikan rumah layak bagi masyarakat luas Indonesia. Kolaborasi dengan KUR perumahan menjadi pembeda utama yang memperkuat sisi permintaan dan penyediaan hunian subsidi nasional,” ujar Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat, 24 Juli 2026.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari akad massal sebelumnya yang mencapai 26.000 unit di Cileungsi dan 50.030 unit di Serang.

Skala terbaru meningkat signifikan dengan melibatkan 62.000 debitur yang tersebar di 36 provinsi melalui skema hybrid nasional.

“Konsep hybrid memungkinkan partisipasi luas dari debitur di seluruh Indonesia dengan dukungan puluhan bank penyalur mitra pemerintah nasional. Ini menunjukkan kesiapan ekosistem perumahan nasional dalam mendukung program pembiayaan perumahan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia saat ini,” katanya.

Selain peningkatan jumlah, kolaborasi lintas program menjadi inovasi penting dalam akad massal tahun ini yang menggabungkan FLPP dan KUR perumahan. Skema ini mendorong keseimbangan antara sisi permintaan rumah dan dukungan pembiayaan bagi pengembang penyedia hunian subsidi nasional.

Kasubdit Pembiayaan Perumahan Kementerian PKP, Achmad Purwo Hardjanto, menyebut KUR perumahan mencapai 98 ribu debitur hingga Juli 2026. Target pembiayaan meningkat menjadi 50 triliun rupiah menandakan tingginya kepercayaan pemerintah terhadap efektivitas program tersebut nasional saat ini.

“Peningkatan plafon pembiayaan menjadi sinyal positif bahwa program ini diterima baik oleh masyarakat dan lembaga keuangan nasional saat ini. Momentum akad massal ini diharapkan mendorong percepatan realisasi serta memperluas jangkauan pembiayaan perumahan bagi masyarakat Indonesia saat ini,” ujar Achmad Purwo Hardjanto.

Pemilihan Kabupaten Batang sebagai lokasi utama memiliki nilai strategis karena merupakan kawasan industri terpadu yang berkembang pesat saat ini. Kehadiran program ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan hunian pekerja sektor industri yang selama ini mendominasi penerima manfaat pembiayaan rumah subsidi.

Data menunjukkan sekitar 70 persen penerima manfaat FLPP berasal dari pekerja swasta termasuk buruh industri yang membutuhkan akses hunian terjangkau. Hal ini mempertegas bahwa program pembiayaan perumahan pemerintah semakin menyasar kelompok produktif sebagai tulang punggung ekonomi nasional Indonesia saat ini.

Selain kawasan industri, program ini mulai menjangkau wilayah perdesaan sehingga memperluas pemerataan akses hunian layak di luar kota besar. Lokasi perumahan dikembangkan tidak lagi terpusat di kawasan urban tetapi juga menyentuh daerah penyangga serta wilayah berkembang nasional saat ini.

Pemerintah berharap kolaborasi antara FLPP dan KUR perumahan dapat menjadi model pembiayaan terintegrasi berkelanjutan di masa depan. Sinergi ini diharapkan mampu menurunkan angka backlog kepemilikan rumah sekaligus mewujudkan hunian berkualitas menuju Indonesia sejahtera bagi masyarakat luas.