RRI.CO.ID, Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menegaskan reformasi subsidi energi dan transisi energi merupakan dua agenda yang berbeda. Namun harus dilaksanakan secara bersamaan untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

Ia mengatakan reformasi subsidi bertujuan mewujudkan keadilan sosial, sedangkan transisi energi menjadi strategi untuk mengurangi emisi karbon. Sekaligus memperkuat kemandirian energi.

"Reformasi subsidi bukan soal mengurangi perlindungan. Tetapi mengubah cara negara melindungi rakyat sehingga kelompok rentan benar-benar mendapatkan haknya secara adil dan efisien," kata Eddy, Rabu, 22 Juli 2026.

Menurut Eddy, penyaluran subsidi energi selama ini masih menghadapi persoalan ketidaktepatan sasaran. Karena sebagian manfaatnya dinikmati kelompok masyarakat yang lebih mampu.

Ia menilai reformasi subsidi perlu diarahkan pada penyaluran yang lebih tepat sasaran, termasuk melalui skema subsidi langsung kepada penerima manfaat berbasis data yang akurat. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran sekaligus membuka ruang fiskal untuk investasi di sektor energi.

Eddy mengatakan reformasi subsidi juga dapat mendukung percepatan pengembangan energi terbarukan, penguatan infrastruktur energi. Serta mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi.

Menurutnya, tanpa reformasi subsidi, transisi energi berpotensi membebani fiskal negara. Sebaliknya, reformasi subsidi tanpa arah transisi energi yang jelas hanya akan menghasilkan penghematan jangka pendek tanpa perubahan yang bersifat mendasar.

Selain itu, Eddy menilai dinamika geopolitik global semakin memperkuat pentingnya integrasi reformasi subsidi dan transisi energi. Guna meningkatkan ketahanan energi nasional.

Ia menambahkan, Indonesia memiliki peluang untuk menjadikan transisi energi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui pengembangan industri hijau dan penciptaan lapangan kerja hijau yang berkelanjutan.