RRI.CO.ID, Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat untuk menjaga keberlanjutan gerakan literasi nasional. Khususnya di tengah keterbatasan anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas).

Ia mengatakan sinergi antarpemangku kepentingan diperlukan agar berbagai program peningkatan literasi masyarakat tetap dapat berjalan. "Sejumlah langkah nyata harus segera dilakukan agar gerakan literasi nasional tidak terhenti, menghidupkan gotong royong dan kreativitas di semua lini bisa menjadi solusi bagi keberlanjutan gerakan literasi," kata Lestari, Selasa, 21 Juli 2026.

Menurut Lestari, kolaborasi tersebut perlu diwujudkan melalui berbagai langkah konkret. Termasuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam membangun budaya baca serta melibatkan dunia usaha, pegiat literasi, dan komunitas.

Ia mengutip data Perpustakaan Nasional yang menunjukkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) nasional. Hingga Maret 2026 berada pada angka 40,6 atau masih dalam kategori rendah.

Lestari juga menilai peningkatan akses terhadap bahan bacaan bermutu menjadi salah satu tantangan utama dalam pengembangan literasi. Karena itu, peran Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di berbagai daerah dinilai perlu terus diperkuat.

Selain itu, ia mendorong kebijakan fiskal yang mendukung pengembangan literasi, antara lain melalui pengurangan beban pajak pada buku dan bahan baku kertas. Lestari menegaskan literasi merupakan fondasi penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia dan memperkuat daya saing bangsa di masa depan.

Sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi X DPR RI, Kepala Perpustakaan Nasional E. Aminudin Aziz menyampaikan pagu anggaran Perpusnas tahun 2026 sebesar Rp377,9 miliar, lebih rendah dibandingkan alokasi tahun 2025 sebesar Rp721,6 miliar. Kondisi tersebut berdampak pada penghentian program pembagian buku gratis ke desa dan taman bacaan masyarakat.