RRI.CO.ID, Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan pembenahan tata kelola menjadi fokus utama dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah tersebut diikuti penyesuaian anggaran tahun 2026 dari Rp268 triliun menjadi sekitar Rp229 triliun.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan perubahan tersebut dilakukan setelah evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program. Menurutnya, besaran anggaran masih dapat berubah mengikuti penyempurnaan sistem dan hasil pembahasan bersama pemerintah.

"Saat ini anggaran 2026 telah disesuaikan dari Rp268 triliun menjadi sekitar Rp229 triliun. Namun angka itu masih akan diselaraskan kembali dengan berbagai perubahan tata kelola yang sedang kami lakukan," ujar Agustina dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Selasa, 21 Juli 2026.

Agustina menjelaskan pembenahan difokuskan pada sistem penyaluran anggaran, pencatatan penerima manfaat, hingga mekanisme pengawasan. Seluruh proses diharapkan berjalan lebih efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Kami sedang membangun mekanisme agar setiap dana yang keluar dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Kami ingin seluruh proses berjalan melalui sistem, sehingga tidak lagi bergantung pada validasi manual," katanya.

Selain memperbaiki tata kelola, BGN juga memperkuat organisasi melalui pelantikan lima pejabat tinggi madya. Kelima pejabat tersebut berasal dari berbagai instansi pemerintah dengan pengalaman di bidang kesehatan, keuangan, kebijakan publik, hingga penegakan hukum.

Agustina mengatakan pemilihan pejabat dilakukan berdasarkan kebutuhan program MBG yang berskala nasional. Pengalaman mereka dinilai relevan untuk membangun sistem yang lebih terintegrasi.

"Kami membutuhkan tim yang mampu bersama-sama memperbaiki Badan Gizi Nasional sekaligus Program Makan Bergizi Gratis. Pengalaman para pejabat ini diharapkan memperkuat sistem, mulai dari penetapan sasaran hingga evaluasi program," ujarnya.

Menurut Agustina, BGN juga tengah membangun basis data penerima manfaat secara by name by address agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran. Sistem tersebut akan mendukung proses pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan.

BGN berharap pembenahan kelembagaan dan tata kelola mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan MBG di seluruh Indonesia. Dengan sistem yang semakin kuat, penggunaan anggaran negara diharapkan menjadi lebih efisien sekaligus memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. (Rahmania Ulfah)