RRI.CO.ID, Jakarta – Komisi IX DPR meminta Badan Gizi Nasional (BGN) tidak berlama-lama memberlakukan moratorium pembangunan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini mengingat ribuan dapur MBG di Indonesia yang saat ini dalam keadaan terbengkalai.

Pernyataan tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini. Menurut dia, dapur MBG yang telah selesai dibangun dan memenuhi persyaratan harus diprioritaskan untuk segera melanjutkan kerja sama.

“Penghentian sementara pembangunan dapur MBG tidak boleh menimbulkan ketidakpastian bagi mitra-mitra yang telah berinvestasi,” ujarnya, Minggu 19 Juli 2026. Sebelumnya, Komisi IX telah mengadakan rapat dengar pendapat dengan mitra MBG yang terdiri dari berbagai asosiasi dan konsorsium.

Politisi Partai Golkar itu mengungkapkan para mitra dapur MBG meminta BGN bersikap adil. Menurut dia, hal ini karena mereka telah memperoleh persetujuan resmi untuk bekerja sama membangun dapur MBG.

“Seluruh kerja sama dilakukan secara kelembagaan dengan BGN dan mereka telah memiliki identitas resmi,” ujarnya. Sehingga kerja sama yang dilakukan tetap sah tetap karena ini bukan dilakukan dengan perorangan.

Yahya menambahkan sejumlah mitra mengaku telah mengeluarkan dana besar untuk membangun dapur MBG. Bahkan, sebagian di antaranya harus meminjam ke bank atau menjual aset demi memenuhi kebutuhan investasi.

Yahya menilai pengorbanan tersebut harus menjadi pertimbangan BGN dalam mengambil kebijakan. Karena itu, dia meminta pemerintah memberikan kepastian kepada para mitra yang telah menyelesaikan pembangunan dapur.

“Mereka telah berinvestasi, sehingga jharus dihargai dan diperhatikan oleh BGN,” ujarnya. “Tetapkan batas waktu dan segera evaluasi seluruh dapur MBG agar diketahui mana yang layak dilanjutkan.”

Yahya menambahkan dapur MBG yang telah memiliki SPPI dan virtual account harus menjadi prioritas. Begitu pula yang pembangunannya telah selesai sehingga dapat segera dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan program prioritas tersebut.

Wakil Kepala BGN, Trenggono, sebelumnya memastikan moratorium pembangunan dapur MBG hanya bersifat sementara. Menurut dia, BGN membutuhkan waktu untuk menata ulang pelaksanaan program sebelum kembali melanjutkan kerja sama dengan para mitra.

Trenggono mengungkapkan saat ini BGN tengah melakukan penataan terhadap sekitar 27 ribu Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG). “Karena itu, kami meminta seluruh mitra memberikan waktu agar proses evaluasi dapat berjalan menyeluruh,” ujarnya.