RRI.CO.ID, Jakarta- Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengingatkan pemerintah daerah bahwa Proyek Strategis Nasional (PSN) Liquefied Natural Gas (LNG) Abadi Mela (Blok Masela) tidak dibiayai APBD. Oleh sebab itu, pengelolaan Blok Masela harus profesional dan tidak korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

“Saya minta kepada gubernur dan bupati, ingat ini bukan proyek APBD. Harus professional, jangan main KKN, jangan karena tim sukses lalu didorong masuk, tidak boleh, dan harus profesional,” kata Menteri Bahlil, saat memberikan laporan dalam acara peresmian peletakan batu pertama (groundbreaking) Proyek Strategis Nasional (PSN) Liquefied Natural Gas (LNG) Abadi Mela (Blok Masela), Kamis, 16 Juli 2026.

Menteri Bahlil meminta agar kebisaan lama birokrasi yang tidak profesional harus ditinggalkan. Menteri Bahlil menegaskan berbicara lantang kepada pemerintah daerah karena ia merupakan putra asli Maluku.

“Tinggalkan kelakuan lama, saya berani bicara begini karena saya lahir di Maluku ini. Mungkin kalau menterinya lahir di Jawa tidak berani bicara seperti ini karena saya pulang kampung, jadi saya sikat saja, tidak apa-apa,” katanya.

Menteri Bahlil juga meminta agar TNI/Polri untuk menjaga situasi keamanan agar tetap kondusif. Selain itu, komunikasi dengan masyarakat sekitar harus diintensifkan sehingga kondusivitas keamanan menjadi tanggung jawab bersama.

“Saya memohon kepada Pak Kapolda, Pak Pangdam, dan seluruh aparat keamanan untuk menjaga keamanan, tolong komunikasikan baik-baik dengan rakyat. Rakyat adalah bagian terpenting dari aset negara karena tujuan pembangunan adalah untuk menyejahterakan mereka,” ucapnya.

Lebih lanjut Menteri Bahlil menjelaskan proyek Abadi Masela memberikan dampak untuk penerimaan negara. Bahlil memproyeksikan penerimaan negara dari keberadaan Blok Masela sekitar US$37,8 miliar atau setara Rp675,1 triliun.

“Proyek Abadi Masela memberikan manfaat ekonomi dan fiskal yang signifikan antara lain meningkatkan penerimaan. Kontribusi pajak tidak langsung sekitar US$6,43miliar (Rp114, 8 triliun) selama masa konstruksi dan operasi,” kata Menteri Bahlil.

Selain itu, proyek tersebut membuka ribuan lapangan kerja baru baik pada masa konstruksi maupun operasional. Ia memproyeksikan ada 12 ribu tenaga kerja pada masa konstruksi.

“Proyek ini menciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12 ribu tenaga kerja pada masa konstruksi . Sekitar 800-1.000 tenaga kerja pada saat operasi,” ujar Menteri Bahlil.